JAKARTA (CM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat pujian dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis 30 Januari 2025.
Penghargaan ini diberikan atas pencapaian kinerja sepanjang tahun 2024 serta langkah inovatif yang diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.
Selama rapat, sejumlah pencapaian strategis Kementerian ATR/BPN menjadi perhatian, termasuk penyelesaian persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi program Reforma Agraria, serta penindakan terhadap praktik mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, secara terbuka mengapresiasi kinerja kementerian dalam merealisasikan berbagai program prioritas. Ia menilai bahwa sembilan program utama yang dicanangkan dalam 100 hari pertama telah menunjukkan hasil yang konkret.
“Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemaparan sembilan program dalam 100 hari kerja Menteri ATR/BPN yang telah menunjukkan progres nyata dalam pengelolaan pertanahan,” ujar Muhammad Rifqinizamy.
Baca juga: Menteri Nusron Wahid Ungkap Kendala Pembatalan Sertifikat Tanah Setelah Lima Tahun
Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menyoroti keberhasilan kementerian dalam mengelola anggaran tahun 2024 secara optimal. Ia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, dengan beberapa program utama bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran yang mencapai 99,04 persen. Ini menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung berbagai program seperti Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ujar Heri Gunawan.
Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Taufan Pawe, juga menekankan pentingnya langkah tegas yang diambil Menteri ATR/BPN dalam menangani persoalan sertipikasi tanah, terutama di kawasan pagar laut. Ia menilai keputusan untuk membatalkan beberapa alas hak yang bermasalah sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan keadilan di sektor pertanahan.
“Saya mengapresiasi kebijakan Menteri ATR/BPN dalam membatalkan beberapa alas hak yang bermasalah. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak persoalan yang dapat merugikan masyarakat,” kata Taufan Pawe.
Baca juga: Menteri Nusron Pecat Pejabat yang Terlibat Kasus Pagar Laut, Siapa Saja?
Menanggapi berbagai apresiasi yang diberikan, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen kementeriannya dalam menjalankan tugas secara transparan dan profesional. Ia memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil akan selalu diinformasikan kepada publik secara terbuka.
“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pertanahan secara transparan, sehingga masyarakat dapat memahami setiap kebijakan yang kami terapkan,” ujar Nusron Wahid.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan kementeriannya tidak terlepas dari sinergi dengan berbagai pihak, termasuk DPR RI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Dengan dukungan yang kuat, Kementerian ATR/BPN optimistis dapat terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan guna mendorong kesejahteraan masyarakat.
Salah satu program utama yang menjadi fokus kementerian adalah optimalisasi Reforma Agraria, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Melalui Redistribusi Tanah, pemerintah telah berhasil mendistribusikan ratusan ribu hektare tanah kepada masyarakat yang berhak.
Selain itu, dalam upaya memberantas mafia tanah, kementerian terus berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak praktik ilegal yang merugikan masyarakat dan negara. Langkah ini dinilai efektif dalam menekan penyalahgunaan lahan dan sertipikasi tanah.
Rapat kerja yang berlangsung di Gedung Nusantara II ini dihadiri langsung oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN, termasuk Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Dengan berbagai apresiasi yang diterima serta pencapaian yang telah diraih, Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja dalam mengelola tata ruang dan pertanahan di Indonesia. Ke depan, berbagai program strategis yang dijalankan diharapkan semakin memperkuat sistem pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.