JAKARTA (CM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis 30 Januari 2025.
Dalam rapat tersebut, pencapaian Kementerian ATR/BPN selama 100 hari kerja serta capaian sepanjang tahun 2024 menjadi perhatian utama.
Komisi II DPR RI memberikan penghargaan atas langkah konkret yang telah dilakukan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta penegakan hukum terhadap mafia tanah yang semakin diperkuat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/BPN yang dinilai berhasil merealisasikan program-program prioritasnya.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pemaparan sembilan program 100 hari kerja Menteri ATR/BPN yang telah menunjukkan progres nyata dalam pengelolaan pertanahan,” ujar Rifqinizamy.
Baca juga: Menteri Nusron Bongkar Fakta Mengejutkan, Pagar Laut Ilegal di PSN Tanpa Sertifikat!
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, juga menyoroti efektivitas pengelolaan anggaran tahun 2024. Ia mengungkapkan bahwa realisasi anggaran mencapai Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir, dengan beberapa program seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bahkan melampaui target 100 persen.
“Kami mengapresiasi pencapaian ini, terutama dalam program Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah yang terus menunjukkan progres positif,” jelas Heri Gunawan.
Sementara itu, Taufan Pawe, anggota Komisi II DPR RI lainnya, memberikan apresiasi atas kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani persoalan sertipikasi tanah di kawasan pagar laut yang sebelumnya menjadi polemik.
“Kami mengapresiasi sikap tegas Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat,” ungkap Taufan Pawe.
Baca juga: Menteri Nusron Wahid Ambil Langkah Tegas atas Pembatalan HGB di Laut Sidoarjo
Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami berkomitmen menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan tidak termakan isu yang menyesatkan,” ujar Nusron Wahid.
Ia juga menekankan bahwa pemberantasan mafia tanah menjadi salah satu prioritas utama kementeriannya. Sinergi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, terus diperkuat guna mengakhiri praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Rapat kerja ini dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia mengikuti rapat secara daring.
Dengan dukungan penuh dari DPR RI dan sinergi antar-lembaga, Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja dalam mengoptimalkan Reforma Agraria, mencegah sengketa tanah, serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam kepemilikan tanah dan properti.