BANDUNG, (CAMEON) – Pemprov Jawa Barat terus membenahi sistem perizinan di setiap lini, termasuk di sektor pertambangan. Salah satunya membentuk tim pemantau perizinan, dan bersinergi dengan instansi terkait.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, meyakini, jika perizinan dijalankan dengan baik, maka pendapatan asli daerah (PAD) akan bertambah. “Itu pasti akan membantu pembangunan Jawa Barat,” ujarnya, belum lama ini.
Menurutnya, dengan adanya tim baru untuk memantau perizinan akan menuntaskan kasus hukum yang ada. Beberapa perusahaan berdasarkan sidak dua tahun lalu, telah ditegur. Bahkan dua perusahaan di Kabupaten Karawang telah masuk P21. “Perusahaan tidak lagi bisa menginjak-injak hukum yang ada di Jawa Barat,” tandasnya.
Sementara itu, Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat meminta setiap kota/kabupaten melakukan kajian tertait tata ruang daerah. Apalagi bagi daerah yang memiliki kawasan lindung, sehingga bisa tetap terjaga.
Kepala BPMPT Jawa Barat, Dadang Masoem, menegaskan, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin kepada daerah yang belum menyelesaikan zonasi wilayah. Untuk melakukan zonasi tersebut, pihaknya memiliki Badan Koordinasi Ruang Daerah (BKRD).
Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Jawa Barat, Anang Sudarna, menambahkan, selama ini para pengusaha ingin mengambil langkah instan, misalnya perusahaan tambang.
Diakuinya, banyak perusahaan yang bandel. Izinnya hanya melakukan eksplorasi, malah mengeksploitasi. Ia meminta para pengusaha patuh pada aturan yang berlaku. Cakrawalamedia.co.id (Nta)
