BANDUNG, (CAMEON) – Perwakilan Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristek RI, Jumain Appe, menganjurkan kepada perguruan tinggi agar pilih-pilih program terkait industri. Saat ini berdasarkan peraturan pemerintah, barang dan jasa didorong lebih pada konten lokal.
Berdasarkan hasil dari Research and Development (RND) saat ini sudah mencapai 20 s.d. 25 persen. Oleh karena itu di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah hal itu harus ada.
Terlebih, anggaran Kemenristek untuk perguruan tinggi dipotong mencapai Rp 3 triliun, sehingga yang tersisa hanya Rp 200 miliar. Semula, pada awal tahun dianggarkan Rp 5 triliun, lalu di tengah jalan kembali dipotong menjadi Rp 2 triliun.
“Anggaran yang ada saat ini hanya digunakan untuk pembangunan yang mangkrak. Sedangkan untuk perguruan tinggi berbasis industri masih belum,” ungkap Jumain kepada wartawan saat ditemui di ITB CEO SUMMIT 2016, Senin (22/8).
Diakuinya, anggaran tersebut memang tidak cukup. Akan tetapi, hal itu tidak mesti menghentikan program perguruan tinggi menuju industri. Pihaknya sudah mengusulkan untuk memasukan klausul tentang prekomersialisasi RND. Supaya nanti usaha-usaha pemula yang menghasilkan bisa ikut tender. Jadi tidak perlu ada sertifikasi yang penting dijamin oleh kementerian dan teruji.
Ketua Lembaga Pengembangan dan Inovasi Kewirausahaan Institut Teknologi Bandung, Suhono H Supangkat, mengatakan, baik industri atau start up saat ini masih sulit berkembang. Kendala yang ada still up dan kualitas yang dihasilkan.
Bahan mentah yang dihasilkan pun masih membeli di luar negeri. “Ke depan, kami akan membuat road map terkait masalah yang ada. Ini sebagai upaya agar inovasi yang berbasis industri ini bisa menjadi maju di Indonesia,” tandasnya. cakrawalamedia.co.id (Nta)
