KAB.TASIK (CM) – Kabupaten Tasikmalaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjadi lokasi peluncuran program Tayang Bincang Anindhacitya #13, forum nasional yang membahas penguatan sistem pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.
Kegiatan yang digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI itu digelar di Command Center Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (30/6/2026).
Forum yang berlangsung secara luring dan daring tersebut mengangkat tema Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi: Strategi Preventif melalui Integrasi MCSP dan IEPK. Melalui kegiatan ini, pemerintah mendorong penguatan sistem pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak awal, bukan hanya ditindak setelah terjadi.
Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, menyampaikan apresiasinya karena Kabupaten Tasikmalaya dipercaya menjadi lokasi pertama peluncuran program berskala nasional tersebut.
“Saya sangat berterima kasih karena Kabupaten Tasikmalaya menjadi tempat pertama untuk melaunching kegiatan Anindhacitya di Indonesia. Meskipun acara berpusat di sini, peserta daringnya mencakup seluruh Inspektorat Kabupaten/Kota se-Indonesia,” ujar Cecep.
Menurutnya, antusiasme peserta sangat tinggi. Di tingkat daerah, seluruh kepala organisasi perangkat daerah diwajibkan hadir secara langsung, sedangkan aparatur kecamatan, pemerintah desa, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), puskesmas, BLUD hingga BUMD mengikuti kegiatan secara daring.
“Peserta daring saja mencapai lebih dari 1.000 titik sambungan. Jika di tiap titik ada 10 orang, berarti ada sekitar 10.000 aparatur yang menyimak. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk membangun integritas secara menyeluruh, dari atas hingga ke tingkat bawah,” katanya.
Cecep menjelaskan, forum tersebut juga menjadi bagian dari upaya transformasi pelayanan publik berbasis digital yang tengah dijalankan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran karena mengurangi kebutuhan perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga penggunaan alat tulis kantor.
“Kita bisa menekan biaya karena tanpa perlu ada SPPD, makan-minum rapat, hingga ATK. Pelayanan publik tetap berjalan di tempat masing-masing, materi pencegahan korupsi pun tersampaikan dengan efektif,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Tasikmalaya akan mulai menerapkan surat tugas elektronik melalui sistem e-Government pada Juli 2026. Seluruh surat tugas nantinya dibuat secara digital, sementara laporan pelaksanaan tugas harus dikirim secara langsung dari lokasi dengan dilengkapi titik koordinat GPS.
“Mulai Juli nanti, kita akan launching surat tugas elektronik melalui e-Government. Ke depan, tidak boleh lagi ada surat tugas berbentuk cetak. Laporannya pun wajib dikirim secara real-time langsung dari lokasi tugas dengan titik koordinat (GPS) yang jelas,” tegas Cecep.
Ia menambahkan, perubahan sistem kerja tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan, meski diakuinya tidak semua pihak akan langsung merasa nyaman dengan perubahan tersebut.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan. Ia menilai keterlibatan aparatur hingga tingkat desa menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun budaya antikorupsi.
“Aparatur di Kabupaten Tasikmalaya sangat antusias, mulai dari OPD sampai ke tingkat desa. Ini luar biasa, karena pencegahan korupsi tidak bisa hanya di atas. Atasnya memberi contoh, bawahnya mencontoh untuk tidak mencederai integritas,” ujar Ikhwan.
Ia juga menilai pemanfaatan Command Center dan sistem e-Office di Kabupaten Tasikmalaya menjadi salah satu contoh penerapan teknologi yang mampu mendukung pengawasan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien. BPKP pun berharap komitmen memperkuat integritas serta digitalisasi pelayanan publik dapat terus dipertahankan.
“Pesan dari BPKP, terus tingkatkan penguatan integritas ini karena godaan itu akan selalu ada. Kembangkan terus sistem berbasis elektronik agar efisiensi dan efektivitas pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
