Komisi II DPRD Provinsi Jabar Tekankan Skala Prioritas Kerja Bagi OPD

KAB BANDUNG (CM) – Pimpinan dan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 bertempat di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan, Pasir Jati, Kabupaten Bandung, Kamis (13/08/2020).

Sekretaris Komisi II, R Yunandar Eka Perwira membeberkan fokusnya pada mitra yang hadir pada kesempatan tersebut. Ia mengatakan, semua kebijakan yang ada bersifat strategis dan lintas sektor. Sehingga setiap OPD harus dapat menentukan skala prioritas dari program yang akan dijalankan.

“kita harus dapat melihat potensi yang bisa dicapai dari setiap program yang akan dijalankan” ujarnya.

Komisi 2 mengharapkan momentum masa pandemi covid ini digunakan untuk tetap menggerakan perekonomian di Jawa Barat. Diketahui saat ini terjadi penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Nasional dan Jawa Barat.

“Kalau kita tdk segera bangkit, maka kita akan mengalami resesi. Salah satu sektor yg mengalami kontraksi cukup dalam selain restoran, ritel adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan. ” kata Yunandar.

Hal tersebut seharusnya menjadi bagian dari strategi dan pembuatan program yang dapat dengan cepat memulihkan perekonomian di jawa Barat. Salah satunya dengan mendorong sektor yang memang pada saat pandemi covid tetap bisa memiliki nilai ekonomi yang tinggi, seperti ICT (Information and Communication Technology) , e-commerce, industri kesehatan, pengelolaan makanan, ritel, pertanian, dan energi. Sebagian besar sektor tersebut ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terutama ritel, e-commerce dan pengolahan makanan.

Untuk itu, ia berharap mitra komisi II lebih signifikan dalam menyalurkan anggaran dan lebih fokus menentukan prioritas. Sebab itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian rakyat.

Hadir dalam kesempatan mitra Komisi II Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat, selain itu, Badan Perencanaan dan Pembangunan Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Dinas Perkebunan Jawa barat serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat. **