BANDUNG, (CAMEON) – The Indonesian Parliament catat partisipasi pemilu semakin menurun. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif sejak era orde baru terus mengalami penurunan.
Partisipasi tertinggi masyarakat tercatat pada pemilu 1999 sebesar 92 persen. Lalu pada 2004 menurun mencapai 84 persen. Kemudian, pada 2009 kembali menurun mencapai 70,69 persen. Pada 2014 meningkat mencapai 75,17 persen. Tercatat terendah pada pemilu 2015 yaitu hanya 69 persen. Partisipasi pemilih menurun dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 sebesar 71.7 persen dibandingkan pilpres 2014 sebesar 70,59 persen.
Menurut Executive Director Indonesian Parliament Ismail Akbar, Pada saat yang bersamaan penyelenggaraan pemilu membutuhkan dana yang besar dan cenderung meningkat seiring inflasi. “Realisasi dana penyelenggaraan pemilu 2004 sekitar Rp 4,4 triliun dibandingkan dengan pemilu 2009 yang mencapai Rp 8,5 triliun,” jelas Ismail melalui sambungan telepon, Minggu (1/1).
Sementara kebutuhan anggaran pemilu 2014 mencapai Rp 14,4 triliun dibandingkan Rp7,1 triliun pada pemilu 2015. Dana negara yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada hingga triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta kualitas.
Publik cenderung bersikap apatis terhadap penyelenggaraan pilkada. Masyarakat pesimis siapapun pemenang pilkada tidak akan memberikan manfaat kepada lingkungan mereka secara langsung.
Meskipun demikian, Akbar mengungkap, pemerintah dan otoritas pemilu sebaiknya tidak hanya fokus pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat. Namun, memikirkan solusi terhadap sikap apatisme masyarakat dengan memfasilitasi ketersediaan dan kemudahan akses ke referensi terpercaya terkait para peserta pilkada.
Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pilihan mereka bagi keberlangsungan dan arah kebijakan daerah mereka masing-masing. “Kesulitan dalam mengakses mengenai calon-calon pemimpin akan mengurangi antusiame publik dan memperkuat stigma negatif tentang pagelaran pesta demokrasi rakyat ini,” pungkasnya. (Putri)
