BANDUNG (CM) – Kasus dugaan pemerasan terhadap wisatawan asing dalam acara Djakarta Warehouse Project (DWP) baru-baru ini menjadi peringatan keras bagi pemerintah, terutama di Jawa Barat, untuk memperkuat upaya pemberantasan pungutan liar (pungli) di sektor pariwisata.
DPRD Jawa Barat menilai insiden tersebut tidak hanya mencoreng reputasi Indonesia di kancah internasional, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dari sektor pariwisata.
Anggota Komisi III DPRD Jabar, Mohammad Romli, menegaskan bahwa praktik pungli dan pemerasan, meskipun bernilai kecil, dapat memberikan dampak besar yang merugikan.
“Insiden ini bisa mengurangi daya tarik wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk mengunjungi destinasi kita. Padahal, keberadaan mereka sangat krusial untuk mendukung perekonomian masyarakat lokal,” ujar Romli seusai menghadiri pembukaan Hari Lahir PPP di Bandung, Minggu (5/1/2025).
Romli menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi bagi seluruh elemen, mulai dari masyarakat lokal hingga pemerintah daerah. Ia menilai pendekatan menyeluruh harus diterapkan untuk mencegah terulangnya kasus serupa.
“Penyadaran masyarakat di sekitar destinasi wisata perlu dilakukan secara berkesinambungan. Tanpa kesadaran kolektif, perilaku buruk seperti pungli akan sulit dihilangkan,” jelasnya.
Selain itu, Romli menegaskan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan. Aparat penegak hukum, mulai dari tingkat lokal hingga nasional, harus memiliki komitmen kuat untuk menangani setiap pelanggaran yang merugikan sektor pariwisata.
“Kita butuh langkah konkret untuk memberikan efek jera. Jangan sampai kasus seperti ini terulang kembali dan merusak citra Indonesia sebagai tujuan wisata unggulan,” imbuhnya.
Romli juga menyoroti bahwa dampak pungli tidak hanya dirasakan wisatawan, tetapi juga masyarakat lokal yang menggantungkan penghidupan pada sektor pariwisata. “Jika destinasi wisata menjadi sepi akibat kasus semacam ini, dampaknya akan langsung memengaruhi ekonomi masyarakat setempat. Ketergantungan mereka pada sektor pariwisata membuat mereka sangat rentan terhadap insiden semacam ini,” tambahnya.
Sebagai langkah perbaikan, DPRD Jabar mendorong pemerintah di berbagai tingkatan untuk bekerja sama menciptakan sistem pariwisata yang bebas dari pungli. “Kepastian hukum harus ditegakkan, dan kolaborasi semua pihak diperlukan untuk melindungi sektor pariwisata yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian daerah dan nasional,” pungkas Romli.
Insiden ini menjadi pengingat bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pariwisata agar tetap kompetitif di tingkat global. Tindakan nyata diperlukan, tidak hanya untuk memulihkan kepercayaan wisatawan, tetapi juga untuk memastikan sektor pariwisata terus menjadi penggerak utama ekonomi nasional.