KOTA TASIK (CM) – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengandalkan kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk memperbaiki rumah warga yang tidak layak huni. Tahun ini, sebanyak 902 rumah mendapat bantuan perbaikan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan meninjau sejumlah rumah penerima bantuan pada Selasa, 3 November 2026. Dalam kunjungan itu, ia memeriksa kondisi bangunan sekaligus memastikan proses pengerjaan berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Dari total 902 rumah tersebut, sebanyak 827 unit mendapat bantuan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan bantuan untuk 22 rumah, sedangkan Pemerintah Kota Tasikmalaya menangani 53 unit.
Selain melalui program bantuan berjenjang tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi rumah warga yang membutuhkan perbaikan berdasarkan laporan kader Posyandu dan fasilitator di setiap kelurahan.
Viman mengatakan, Posyandu tidak hanya berperan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Lembaga tersebut juga menjadi salah satu ujung tombak pemerintah daerah dalam menjalankan enam pelayanan dasar, termasuk mengidentifikasi persoalan sosial dan kebutuhan warga.
“Selama ini masyarakat tahunya Posyandu hanya berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Padahal, ada enam pelayanan minimal yang harus dilakukan pemerintah daerah yang ujung tombaknya ada di Posyandu,” kata Viman.
Dari laporan Posyandu yang telah ditindaklanjuti, pemerintah kota mencatat 34 titik rumah yang akan diperbaiki. Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menjangkau warga yang membutuhkan bantuan hunian layak.
Dalam peninjauan tersebut, Viman juga mendatangi rumah keluarga yang salah satu anaknya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Menurut dia, upaya memutus rantai kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kondisi sosial keluarga dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal yang layak, juga perlu mendapat perhatian. Karena itu, pemerintah berupaya menghubungkan program pendidikan dengan bantuan sosial dan perbaikan kualitas hunian.
Viman menyebut perbaikan RTLH sejalan dengan sejumlah agenda prioritas Pemerintah Kota Tasikmalaya, yakni Tasikmalaya Melayani, Tasik Gemas, dan Tasik Nyaman. Ketiganya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, serta infrastruktur dasar masyarakat.
Menurut dia, kebutuhan rumah layak huni di Kota Tasikmalaya masih cukup besar. Dengan keterbatasan kemampuan anggaran daerah, pemerintah membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat agar semakin banyak keluarga dapat menikmati hunian yang lebih sehat dan aman.
Selain memantau perbaikan rumah, Viman mengecek pelaksanaan sejumlah program perlindungan sosial. Di antaranya pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penyaluran bantuan sembako, serta Program Keluarga Harapan (PKH).
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala. Langkah tersebut diperlukan agar program pemerintah tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Tasikmalaya berharap integrasi data, laporan Posyandu, serta dukungan berbagai tingkatan pemerintahan dapat mempercepat penanganan persoalan kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
