KAB. TASIK (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak ingin penanganan kekeringan berhenti pada pembagian air bersih. Pemerintah menyiapkan strategi berlapis, dari distribusi air untuk kebutuhan darurat, pembangunan sumur bor di setiap kecamatan, hingga konservasi kawasan resapan air.
Strategi itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 7 Agustus 2026.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan distribusi air bersih menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan. BPBD menjadi pusat kendali penyaluran bantuan dengan melibatkan BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, serta perusahaan penyedia air.
“Kekurangan atau krisis air ini, terutama untuk kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi atas koordinasi dari BPBD,” kata Asep.
Menurut dia, penanganan kekeringan tidak cukup mengandalkan bantuan air tangki. Pemerintah daerah mendorong pembangunan sumur bor berkapasitas besar di setiap kecamatan. Anggarannya diupayakan masuk dalam APBD Perubahan 2026.
Asep juga meminta pembangunan sumur bor disinergikan dengan pokok-pokok pikiran 50 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi sumur akan ditentukan berdasarkan potensi air tanah di wilayah yang membutuhkan.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar,” ujarnya.
Pemkab juga membuka jalur pendanaan dari lembaga sosial internasional. Usulan pembangunan sumur bor dari lima kecamatan telah disampaikan kepada Qatar Charity. Sejumlah lokasi kini memasuki tahap survei kelayakan.
Sumur bor tersebut ditargetkan dapat digunakan sebelum atau pada awal musim hujan yang diperkirakan tiba pada Oktober. Pemerintah berharap fasilitas itu menjadi cadangan air ketika kekeringan kembali terjadi.
Di luar persoalan pasokan air, Pemkab Tasikmalaya mulai mengantisipasi risiko bencana saat musim berganti. Asep meminta para camat dan perangkat wilayah memantau kondisi tanah dan lingkungan ketika kemarau beralih ke musim hujan.
Menurut dia, tanah yang kering, pecah-pecah, dan kehilangan daya ikat berpotensi memicu pergerakan tanah ketika diguyur hujan. Karena itu, pemantauan lapangan harus dilakukan sejak awal musim hujan.
Untuk jangka panjang, pemerintah menempatkan konservasi sebagai bagian dari strategi menghadapi kekeringan. Gerakan menanam pohon akan diperluas untuk menjaga daerah tangkapan air dan mempertahankan kawasan resapan.
Pemkab juga memperkuat koordinasi dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Tasikmalaya melalui program Tasik Hejo. Program ini diarahkan untuk melindungi kawasan hulu dan menekan praktik penebangan pohon secara liar.
Dengan skema tersebut, penanganan kekeringan tidak hanya ditujukan untuk melewati musim kemarau. Pemkab Tasikmalaya mulai menyiapkan infrastruktur air dan memperkuat ekosistem agar krisis serupa tidak terus berulang.
