KOTA TASIK (CM) – Jarak dengan pusat pemerintahan tak menjamin warga miskin mudah mendapat bantuan. Siti Nurainun, 43 tahun, warga Kampung Aboh, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, hidup dalam kondisi memprihatinkan tak jauh dari Kantor Wali Kota Tasikmalaya.
Siti menderita penyakit jantung dan paru-paru. Kondisinya kini membuat dia lebih banyak terbaring di tempat tidur dan tak mampu bekerja. Di rumah sederhana yang nyaris tak layak huni itu, ia masih harus memikirkan kebutuhan anak-anaknya yang berusia sekolah.
Persoalan Siti mencuat setelah warga melaporkan kondisinya kepada pemerintah dan anggota DPRD Kota Tasikmalaya. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Tawang, Cihideung, dan Bungursari, Kepler Sianturi, kemudian meninjau langsung kediaman Siti pada Selasa, 29 September 2026.
Kepler menemukan Siti tercatat dalam Desil 2 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem. Ia mempertanyakan mengapa keluarga tersebut masih luput dari penanganan, meski lokasi tempat tinggalnya berada tidak jauh dari pusat pemerintahan.
“Yang herannya, ini dekat dengan Balai Kota. Tidak jauh dari Balai Kota,” ujar Kepler saat ditemui di lokasi.
Menurut Kepler, persoalan yang dialami Siti bukan semata-mata kemiskinan. Administrasi kependudukan diduga menjadi salah satu penghambat penyaluran bantuan sosial.
Data Kartu Keluarga Siti disebut bermasalah sehingga sejumlah bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), tidak tersalurkan secara maksimal. Pemeriksaan di lapangan juga menemukan indikasi identitas pribadi Siti digunakan pihak lain tanpa sepengetahuannya.
Kepler meminta pemerintah segera memperbaiki data tersebut. Kelurahan diminta meluruskan administrasi kependudukan dan memperbarui status Siti dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).
“Tadi kita cek ke lapangan, sempat ada kesalahan masalah KK. Kelurahan segera meluruskan dan membereskan status di SIK-NG,” kata Kepler.
Ia juga meminta Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait bergerak bersama. Menurut dia, persoalan Siti membutuhkan penanganan cepat, baik untuk memastikan bantuan sosial maupun layanan kesehatan.
Kepler menyatakan siap mengawal pemulihan hak-hak sosial Siti. Ia meminta Pemerintah Kota Tasikmalaya tidak berhenti pada pendataan, tetapi segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan keluarga tersebut dari kondisi yang semakin buruk.
“Kita dorong Pemerintah Kota Tasikmalaya turun langsung. Harus ada langkah jangka pendek untuk menangani ibu ini dengan segera,” ujarnya.
