JAKARTA (CM) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menerima kunjungan dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Kunjungan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara kedua kementerian terkait pengamanan aset tanah negara dan program ketahanan pangan, yang memiliki nilai penting dalam menjaga stabilitas pertanahan dan pertahanan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron menyatakan bahwa kerja sama dengan Kementerian Pertahanan menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan, mengingat sejumlah aset tanah negara yang dikelola Kemenhan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi tantangan, terutama dalam hal perubahan fungsi.
“Pertama kita akan melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertahanan yang menyangkut beberapa hal, pertama mengamankan tanah aset-aset negara yang saat ini dikelola oleh Kemenhan dan TNI,” ujar Nusron Wahid. Senin (11/11/2024).
Nusron Wahid menegaskan pentingnya pengamanan tanah aset negara yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan TNI. Menurut Nusron, laporan dari Menteri Pertahanan menunjukkan adanya perubahan fungsi pada sebagian tanah aset milik TNI, sehingga membutuhkan langkah konkret berupa penataan ulang dan sertifikasi untuk melindungi kepemilikan negara.
“Kita kerja sama penataan ulang sertifikasi yang bagus dan diamankan supaya tanah aset-aset negara tidak hilang,” jelas Nusron.
Dengan kerja sama ini, diharapkan tanah-tanah milik TNI yang menjadi bagian dari aset negara dapat dilindungi secara hukum, dan penyimpangan fungsi yang mungkin terjadi di masa depan dapat dicegah.
Selain pengamanan aset, Nusron Wahid menyampaikan bahwa kedua kementerian sepakat untuk mempercepat program ketahanan pangan dan energi. Kementerian ATR/BPN akan mempercepat pengadaan lahan seluas 1 juta hektare di Papua untuk mendukung pencapaian target ketahanan pangan nasional.
Menteri Nusron menyebut bahwa Menhan Sjafrie memiliki perhatian besar terhadap keberhasilan program tersebut, khususnya dalam hal pelepasan dan sertifikasi lahan yang diperuntukkan bagi pencetakan sawah.
“Pak Menhan concern terhadap sejauh mana proses pelepasan lahan dan sertifikasi untuk mencetak (lahan) sawah di Papua dan daerah lain,” jelas Nusron.
Langkah ini diharapkan mampu mengakselerasi penyediaan lahan untuk pertanian dan meningkatkan kapasitas produksi pangan nasional.
Isu lain yang dibahas dalam pertemuan ini adalah penanganan sengketa tanah yang dapat mengganggu stabilitas pertahanan nasional. Nusron Wahid menyebutkan bahwa konflik antara individu, negara, dan korporasi sering kali menimbulkan potensi ketegangan yang dapat berdampak pada sistem pertahanan.
“Terutama yang menyangkut konflik antara individu dengan negara dan korporasi dengan negara. Ini sensitif kalau sampai tidak dikelola dengan baik,” ujar Nusron.
Melalui kerja sama ini, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan akan merumuskan pendekatan-pendekatan penyelesaian sengketa yang efektif guna menjaga stabilitas dan mencegah konflik yang berkepanjangan.
Dalam upaya mendukung kebutuhan pertahanan nasional, Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen menyediakan lahan untuk kepentingan pertahanan, seperti pembangunan tempat latihan dan pangkalan TNI.
Nusron Wahid menekankan pentingnya identifikasi lahan yang strategis untuk tujuan pertahanan, dan perlindungan terhadap lahan milik TNI yang saat ini rawan diambil alih pihak lain.
“Kita diminta untuk menyisir lahan yang perlu disiapkan. Intinya, karena masalah lahan ini masalah penting terutama banyak lahan TNI yang diambil alih pihak lain, beliau datang ke sini menjadi prioritas utama untuk diselamatkan,” papar Nusron.
Langkah ini sangat penting dalam memastikan kelancaran operasional TNI di lapangan, terutama dengan ketersediaan lahan yang memadai dan terjaga status kepemilikannya. Adanya lahan yang aman untuk kepentingan latihan dan pengembangan pangkalan militer merupakan bagian penting dari kesiapan pertahanan nasional yang optimal.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Menteri ATR/Kepala BPN ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama dari Kementerian ATR/BPN.
Kehadiran para pejabat ini menggarisbawahi komitmen kuat dari pihak Kementerian ATR/BPN untuk bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam mengelola dan melindungi aset tanah negara serta mendukung program ketahanan pangan dan energi.
Melalui diskusi yang produktif ini, kedua kementerian berharap dapat melangkah lebih jauh dalam memastikan tanah aset negara aman dan tertata, mempercepat program ketahanan pangan, dan mempersiapkan infrastruktur lahan yang mendukung kepentingan pertahanan nasional.
