GARUT (CAMEON) – Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta pemerintah daerah dan perbankan berperan aktif mengedukasi menerima bantuan sosial non tunai.
Hal ini guna menyukseskan program penyaluran bansos tunai dan meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, di Rumah Perlindungan Sosial Tresna Wedha Kabupaten Garut (4/3/2017).
Menurut Kemensos Khofifah Indar Parawansa, mereka (Keluarga Penerima Manfaat- red) mungkin baru pertama kali melihat, memiliki kartu ATM, dan bersentuhan dengan lembaga keuangan. Jadi wajar kalau mereka masih bingung.
Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini, lanjutnya, perlu edukasi terus menerus kepada para KPM. Tidak hanya soal bagaimana cara mengambil uang lewat kartu atm tersebut, tapi juga tentang kegunaan rekening, produk perbankan, perencanaan keuangan keluarga, manfaat menabung, dan lain sebagainya, termasuk berbagai risiko yang mungkin terjadi.
Dengan demikian, kata Khofifah, strategi nasional keuangan inklusif yang digulirkan pemerintah bisa berhasil. Tidak cuma soal rasio yang mencapai 75 persen, namun juga berbagai kemanfaatan yang bisa diperoleh masyarakat.
“Semoga Pemerintah Daerah dan perbankan bisa menggandeng Pendamping PKH dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dalam mengedukasi masyarakat miskin,” ujarnya.
Ini sangat urgent. Karena mengingat mereka adalah kepanjangantangan Kementerian Sosial di daerah. Tidak mudah memang, tapi kalau tidak dilaksanakan dari sekarang maka sampai kapan masyarakat miskin tidak mengenal dan bersentuhan dengan industri perbankan.
Khofifah menerangkan, Penyaluran Bantuan Sosial PKH Nontunai sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas pada 26 April 2016 lalu, tentang Keuangan Inklusif dimana setiap Bantuan Sosial dan Subsidi agar disalurkan secara Nontunai dan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol, pemantauan, dan memenuhi syarat penyaluran tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
“Penyaluran bansos nontunai diprioritaskan pada wilayah perkotaan dengan memanfaatkan E-Warung KUBE-PKH dan agen Bank HIMBARA (BNI, BTN, Bank Mandiri dan BRI),” katanya.
Untuk memastikan keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan perlindungan, jaminan dan pemberdayaan sosial secara integratif holistik, maka penyalurannya menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dimodifikasi menjadi kartu debet ATM HIMBARA dengan sistem E-Wallet dan tabungan yang terintegrasi.
“Sistem ini merupakan karya inovatif HIMBARA bersama Kemensos untuk mendukung program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial, Adhy Karyono mengatakan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menyesuaikan situasi kondisi masyarakat. Sehingga, untuk masyarakat korban bencana juga memungkinkan memperoleh bantuan non tunai PKH.
“Karena tidak jarang bencana alam berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin yang baru,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
