JAKARTA (CM) – Ketua Umum Relawan Anak Bangsa Nasional (RABN), Agus Winarno, menyampaikan keprihatinannya atas munculnya narasi yang dinilai merendahkan anggota TNI dan Polri berpangkat Tamtama serta Bintara dalam sebuah aksi unjuk rasa.
Menurut Agus, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Namun, ia menilai penyampaian aspirasi tetap harus dilakukan dengan menjunjung etika, menghormati martabat sesama, dan menjaga semangat persatuan bangsa.
Agus mengatakan, penggunaan istilah yang dianggap menghina atau merendahkan profesi Tamtama dan Bintara berpotensi menimbulkan luka bagi keluarga besar TNI dan Polri. Selain itu, narasi semacam itu dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun penghinaan terhadap profesi dan pengabdian seseorang bukanlah sikap yang mencerminkan nilai intelektualitas maupun kebangsaan,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (19/6/2026).
Ia menuturkan, Tamtama dan Bintara merupakan bagian penting dalam struktur TNI dan Polri yang selama ini menjalankan tugas di lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, pengabdian mereka tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Agus juga mengingatkan bahwa banyak mahasiswa yang berasal dari keluarga TNI maupun Polri. Bahkan, tidak sedikit anggota TNI dan Polri yang saat ini juga sedang menempuh pendidikan tinggi dan berstatus sebagai mahasiswa.
Dalam pandangannya, tugas yang dijalankan Tamtama dan Bintara memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan kepada masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil.
Ia mencontohkan keterlibatan aparat dalam berbagai kegiatan kemanusiaan seperti penanganan bencana, bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga dukungan terhadap pembangunan di sejumlah wilayah.
Menurut Agus, berbagai kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan TNI dan Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas nasional dan mendukung jalannya pembangunan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kritik terhadap institusi negara tetap merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Kritik yang disampaikan secara objektif dan konstruktif dinilai dapat menjadi masukan untuk meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kritik tentu diperbolehkan dan menjadi bagian dari demokrasi. Namun kritik sebaiknya disampaikan secara santun, beradab, dan tidak mengarah pada penghinaan terhadap profesi atau individu tertentu,” ujarnya.
Agus berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus menjaga ruang demokrasi yang sehat dengan mengedepankan dialog, saling menghormati, dan menjunjung persatuan di tengah perbedaan pandangan.
Menurutnya, penghargaan terhadap setiap bentuk pengabdian kepada negara merupakan salah satu modal penting dalam memperkuat persatuan bangsa dan menjaga kehidupan demokrasi yang dewasa.
