BANDUNG (CM) – Sekretariat DPRD (Sekwan) Jawa Barat mengadakan diskusi bersama Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membahas penerapan digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Diskusi ini bertujuan untuk bertukar pengalaman guna meningkatkan efektivitas dalam proses pengadaan, sehingga dapat lebih optimal dalam mendukung kinerja anggota dewan.
Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Provinsi Jawa Barat, Arip Ahmad Ripai, menyatakan bahwa transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa adalah langkah strategis yang bertujuan untuk mempercepat, meningkatkan efisiensi, serta memastikan transparansi dalam setiap tahapan.
“Digitalisasi bertujuan untuk mempercepat layanan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan oleh DPR RI dan DPRD. Dengan sistem yang lebih modern, efektivitas pelaksanaan tugas juga akan meningkat,” ujar Arip Ahmad Ripai.
Sebagai bagian dari transformasi ini, DPRD Jawa Barat telah mengadopsi aplikasi SI MANDOR, sebuah sistem yang dirancang untuk menyeleksi vendor berdasarkan kriteria tertentu, seperti modal awal dan kelayakan sebagai mitra pengadaan.
“Kami di Sekretariat DPRD Jawa Barat memiliki sistem yang memungkinkan seleksi vendor lebih transparan dan ketat. Dengan data yang terintegrasi dalam SI MANDOR, hanya vendor yang benar-benar memenuhi kriteria yang dapat menjadi mitra pengadaan,” jelasnya.
Transparansi Digitalisasi Pengadaan Harus Tetap Terkelola dengan Baik
Dalam diskusi tersebut, Arip Ahmad Ripai juga menegaskan bahwa transparansi dalam pengadaan barang dan jasa perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi hambatan dalam implementasi.
“Kita harus memastikan bahwa transparansi benar-benar mendukung pelaksanaan kegiatan, bukan malah menjadi kendala. Dengan sistem yang terbuka, proses pengadaan akan lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Kolaborasi DPRD Jabar dan DPR RI untuk Pengelolaan Pemerintahan yang Lebih Profesional
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara DPRD Jawa Barat dan DPR RI dalam penerapan teknologi digital untuk pengelolaan pemerintahan yang lebih modern, profesional, dan akuntabel.
Dengan adanya digitalisasi pengadaan barang dan jasa, DPRD Jawa Barat menegaskan komitmennya dalam mendorong efisiensi dan transparansi demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik di masa depan.
