KAB. TASIK (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan akan menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat. Infrastruktur, pendidikan, ekonomi desa, hingga jaminan sosial menjadi sejumlah sektor yang akan diperkuat.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi mengatakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat arah pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Asep setelah menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tasikmalaya dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menurut Asep, kebijakan pemerintah pusat perlu diterjemahkan pemerintah daerah dalam bentuk program yang konkret. Dengan begitu, pembangunan nasional dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat harus selaras dengan pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Asep.
Di sektor infrastruktur, Pemkab Tasikmalaya mengalokasikan sekitar Rp300 miliar pada 2026 untuk memperbaiki 32 ruas jalan kabupaten. Anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya daerah mengimbangi kebijakan pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah.
Pendidikan menjadi agenda berikutnya. Ketika pemerintah pusat mendorong revitalisasi sekolah, Pemkab Tasikmalaya memilih memperkuat sisi lain: memastikan anak usia sekolah tetap berada di bangku pendidikan.
Pemkab menargetkan anak putus sekolah dapat kembali mengenyam pendidikan. Pemerintah daerah mendorong pemenuhan pendidikan hingga 13 tahun sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Revitalisasi sekolah kita imbangi dengan meningkatkan sumber daya manusia dan mendorong anak-anak usia wajib sekolah terus bersekolah,” kata Asep.
Pada sektor ekonomi, pemerintah daerah akan memperkuat koperasi desa sebagai penggerak ekonomi dari tingkat bawah. Pemkab menyiapkan ekosistem rantai pasok yang menghubungkan produksi warga dengan kebutuhan masyarakat desa.
Produk UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan diharapkan terserap melalui sistem tersebut. Hasil produksi kemudian dapat kembali memenuhi kebutuhan warga dengan harga yang relatif terjangkau.
Asep menyebut pola itu sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.
“Ekonomi kita betul-betul tumbuh dari akar rumput melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat desa,” ujarnya.
Pemkab Tasikmalaya juga akan mengawal sejumlah program prioritas nasional di daerah. Program itu mencakup ketahanan pangan, makan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia, serta pemeriksaan kesehatan gratis.
Pelaksanaan program tersebut akan disinergikan dengan agenda daerah untuk menekan angka tengkes atau stunting dan kemiskinan. Bagi Pemkab Tasikmalaya, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah menjadi kunci agar program nasional tidak berhenti sebagai kebijakan, tetapi terasa hingga tingkat desa.
