KOTA BANDUNG (CM) – Dalam upaya memastikan keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RKT), Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, bersama Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi, serta tim dari Inspektorat dan Biro Perencanaan, melakukan verifikasi lapangan di Kota Bandung.
Verifikasi ini mencakup lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, Lapas Perempuan (LPP) Kelas IIA Bandung, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Bandung, dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung.
“Verifikasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi yang sedang kita jalankan berdampak nyata di lapangan,” ujar Hasmy saat ditemui.
Dalam kunjungan ini, tim verifikasi juga didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, beserta pimpinan tinggi lainnya, seperti Kepala Divisi Administrasi, Itun Wardatul Hamro, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Robianto.
Di Lapas Kelas I Sukamiskin, Hasmy menyoroti upaya pengentasan kemiskinan melalui pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi warga binaan.
“Kami melihat langsung berbagai kegiatan produktif seperti laundry pakaian, pengolahan air minum, pengolahan makanan, obras kelambu, hingga pembuatan kapal fiberglass yang melibatkan warga binaan,” jelasnya.
Kemudian, di LPKA Kelas II Bandung, verifikasi tematik berfokus pada pelaksanaan pendidikan formal, non-formal, dan informasi bagi tahanan dan anak-anak binaan.
“Kami bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk memastikan mereka tetap mendapatkan hak pendidikan meskipun berada dalam tahanan,” ujar Hasmy.
Di LPP Kelas IIA Bandung, Hasmy dan tim mengamati upaya digitalisasi administrasi pemerintahan yang berfokus pada penanganan stunting dan pendataan kelahiran bayi dalam Lapas serta Rutan melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).
“Kami juga memastikan kecukupan gizi bagi bayi yang lahir di lembaga ini,” tambahnya.
Sementara itu, di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung, verifikasi difokuskan pada kontribusi Kemenkumham dalam peningkatan investasi.
“Layanan keimigrasian yang kami kelola, termasuk penerbitan visa dan izin tinggal bagi investor, serta layanan Golden Visa dan Pra Investasi, sangat berperan dalam menarik minat investor ke Indonesia,” terang Hasmy.
Verifikasi lapangan RKT ini diakhiri di Rutan Kelas I Bandung, di mana tim memantau peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kemudahan proses kunjungan dan perbaikan fasilitas.
“Tujuan kami adalah memastikan bahwa warga binaan dan pengunjung mendapatkan pelayanan yang nyaman dan memuaskan,” tutup Hasmy.
