News

44 Pelamar Rebut 4 Jabatan Strategis Pemkab Tasikmalaya, Peserta Datang dari Berbagai Daerah

39
×

44 Pelamar Rebut 4 Jabatan Strategis Pemkab Tasikmalaya, Peserta Datang dari Berbagai Daerah

Sebarkan artikel ini

KAB.TASIK (CM) – Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama yang digelar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mendapat respons besar dari para aparatur sipil negara di berbagai daerah.

Tidak hanya diikuti pejabat dari lingkungan Pemkab Tasikmalaya, proses rekrutmen ini juga menarik minat peserta dari sejumlah kabupaten, kota, hingga instansi pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tasikmalaya, Rudi Sonjaya Saehuri, mengatakan open bidding tersebut dilakukan untuk mengisi empat posisi strategis yang saat ini kosong.

Formasi yang dibuka meliputi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan, Asisten Administrasi Umum, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Menurut Rudi, pelaksanaan seleksi terbuka tersebut merupakan bagian dari penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara.

Mekanisme yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di lingkungan instansi pemerintah, dengan tujuan memastikan proses pengisian jabatan berlangsung secara profesional, transparan, dan berbasis kompetensi.

Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek utama yang menjadi landasan dalam pelaksanaan open bidding kali ini, yakni kualitas peserta, kompetisi yang sehat, serta rekam jejak kinerja. Ketiga unsur tersebut menjadi indikator penting dalam menentukan kandidat terbaik untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Seleksi ini merupakan implementasi nyata sistem merit. Fokusnya pada kualitas, kompetisi, dan kinerja sehingga pejabat yang terpilih benar-benar sesuai kebutuhan organisasi,” kata Rudi, Jumat (5/6/2026).

Penerapan sistem merit di Kabupaten Tasikmalaya sendiri menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan Keputusan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 531 Tahun 2024, daerah tersebut masuk kategori “Baik” dalam manajemen ASN dengan nilai 313 dan indeks 0,76.

Rudi optimistis capaian tersebut dapat terus meningkat. Ia menuturkan, untuk mencapai predikat “Sangat Baik”, Kabupaten Tasikmalaya hanya membutuhkan tambahan nilai yang tidak terlalu jauh dari capaian saat ini. Karena itu, pelaksanaan seleksi yang terbuka dan objektif diharapkan mampu menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan nilai tersebut.

Antusiasme peserta terlihat dari jumlah pendaftar yang mencapai 44 orang selama masa pendaftaran yang berlangsung secara daring sejak 20 Mei hingga 4 Juni 2026. Para pelamar berasal dari berbagai instansi dan daerah, menunjukkan tingginya minat terhadap jabatan strategis di lingkungan Pemkab Tasikmalaya.

“Karena seleksi ini bersifat nasional, setiap ASN yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan untuk mendaftar. Ada peserta dari Kota Blitar, Kabupaten Lahat, Kabupaten Samosir, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Garut, bahkan dari lingkungan kementerian,” ujarnya.

Tahapan seleksi kini memasuki evaluasi administrasi. BKPSDM telah menyelesaikan proses verifikasi berkas dan hasilnya diumumkan secara terbuka melalui laman resmi BKPSDM Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat (5/6/2026).

Peserta yang dinyatakan lolos administrasi akan melanjutkan proses seleksi ke tahap Assessment Center yang digelar di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. Tahap ini bertujuan mengukur kompetensi dan kesiapan peserta untuk menduduki jabatan yang dilamar.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas seleksi, Pemkab Tasikmalaya melibatkan panitia seleksi yang terdiri dari unsur Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan kalangan akademisi. Ketua panitia seleksi berasal dari BKD Provinsi Jawa Barat, didampingi Asisten Pemerintahan Provinsi Jawa Barat serta pakar dari Universitas Padjadjaran (Unpad).

Apabila seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, hasil akhir seleksi terbuka JPT Pratama Kabupaten Tasikmalaya akan diumumkan pada awal Juli 2026. Setelah itu, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penetapan dan pelantikan pejabat yang terpilih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *