BANDUNG (CM) – Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, ANGGOTA DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS mendesak Pemprov Jabar untuk mengkaji ulang pemberian Bantuan Non Tunai (BNT) dengan pemberian barang sembako pada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. Hal ini dikarenakan penyaluran sembako Banprov tahap kedua tertunda hanya karena tidak ada satu komoditi.
“Resiko ini sudah diprediksi jika bantuan diberikan secara non tunai berbeda dengan sistem langsung tunai. Monopoli perdagangan sudah terjadi, misal saat ini satu komoditi barang hilang dari pasaran seperti sarden,” ujarnya, Senin (8/6/2020).
Dia mengatakan, guna mengantisipasi lambatnya penyaluran bantuan sembako yang menumpuk di gudang bulog, sebaiknya bantuan diubah dengan berbentuk uang. Selain itu, dalam komoditi yang diberikan pada masyarakat terdapat komoditi yang usianya pendek dan rentan membusuk seperti telur yang tidak bisa disimpan lebih 14 hari.
“Banyak resikonya jika penyaluran ditunda-tunda menunggu komoditi yang hilang ada lagi. Jangan sampai barang yang siap distribusi menjadi menumpuk. Nah kan kasian juga masyarakat,” katanya.
Ia juga berharap, Pemprov Jabar melalui Gubernur Jabar M. Ridwan Kamil serta Sekda, melakukan kajian ulang terkait penyaluran bantuan dengan sistem non tunai. Karena banyak resiko yang harus diperhatikan termasuk nantinya terkait audit penggunaan anggaran. Berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), kata Abdul Hadi, justru akan mempermudah serta bisa membantu meningkatkan perekonomian daerah.
“Resiko non tunai sangat besar apalagi hilangnya satu komoditi, dampaknya akan menghambat pendistribusian. Berbeda jika bantuan diberikan dalam bentuk tunai, dalam satu desa saja bisa puluhan juta perputaran uangnya,” ujarnya.
Hal senada diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ade Kaca. Menurutnya, penyaluran bantuan provinsi Jawa Barat, akan lebih efisien dengan menggunakan sistem BLT karena bisa menghemat anggaran operasional pengiriman yang mencapai ratusan miliar.
“Anggaran bantuan sembako mencapai 10,4 Triliun ditambah dengan biaya operasional pengiriman mencapai ratusan miliar,” ucapnya.
Ade mengatakan, jumlah penerima bantuan akan lebih besar dibandingkan dengan bantuan non tunai yang saat ini berjalan.
“Kalau dengan BLT, jelas akan lebih banyak lagi penerima bantuannya, serta akan terjadi perputaran uang di daerah, baik Kabupaten dan Desa,” singkatnya. (Agus)
