KAB TASIKMALAYA (CM) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, SP., memimpin rapat paripurna mengenai laporan panitia khusus DPRD tentang LKPJ Bupati Tasikmalaya Tahun 2019 dan Persetujuan Bupati Tasikmalaya dengan DPRD mengenai pembentukan daerah persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kamis (30/04/2020).
Asep mengatakan bahwa LKPJ Bupati Tahun 2019 harus jadi sebuah catatan strategis untuk mengali kekurangan dan bersama-sama diantara eksekutif dengan legislatif. Ia menyebut, dengan kekurangan laporan yang disampaikan tersebut menjadi sebuah kesimpulan dari para pansus
“Ditolak dan diterima itu sebuah masukan terhadap laporan bupati untuk anggaran di tahun 2019, catatan penting tersebut yakni semacam infrastruktur jalan banyak yang rusak, sekolah -sekolah , serapan anggaran yang ada di ujung, dan yang paling penting sasaran RPJDP dan RPJMD kita harus menjadi acuan setiap ada anggaran,” paparnya.
Menurutnya, visi misi program bupati sendiri ukurannya output dan outcome bukan hanya menghabiskan anggaran saja. “Tapi output hasil jangka panjang itu seperti apa, dan itu pun harus diperbaiki oleh Bupati Tasik pada tahun berikutnya,” lanjut Asep.
Sementara itu, Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, menyampaikan bahwa pihaknya menyadari dengan LKPJ antara legislatif dan eksekutif berjalan dengan lancer. Ade pun menyadari sepenuhnya disamping pencapaian kinerja pembangunan telah diraih dengan upaya dan kerja keras yang tentunya masih banyak kekurangan.
Ia menyambut baik rekomendasi dan catatan strategis DPRD atas LKPJ Bupati Tahun 2019 yang merupakan hasil pembahasan intensif serta kajian yang sangat dalam.
“Segala saran maupun masukan yang tertuang dalam poin-poin tersebut akan jadi bahan berharga yang akan ditindaklanjuti demi optimalisasinya pemerintahan di Kabupaten Tasikmalaya,” tandas bupati. (Amas)
