CIMAHI (CAMEON) – Pembenahan aset Pemerintah Kota Cimahi masih terkendala data. Hal tersebut diungkap oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Daerah Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Rony Rojani.
“Data yang kami miliki saat ini belum terlalu lengkap. Kami juga sedang berupaya untuk menelusuri hal tersebut,” kata Roni kepada CAMEON ditemui di ruangannya, Jumat (5/8/2017).
Pihaknya mengungkap, Kota Cimahi merupakan pemekaran dari Kabupaten Bandung. Pada saat pemekaran, Kabupaten Bandung tidak menyerahkan semuanya kepada Kota Cimahi.
Walaupun begitu, pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemerintahan Kabupaten Bandung mengenai aset Kota Cimahi yang belum bersertifikat. Hal lainnya yang menjadi kendala adalah keterbatasan personil dari bidang aset.
“Jika semua personil terjun ke lapangan untuk mencari data dan mengecek beberapa hal lainnya, yang bertugas di kantor akan kurang,” tegasnya.
Sebelumnya beberapa bulan yang lalu, Pemkot Cimahi, berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) audit Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sehingga, hasil tersebut perlu perlu ditingkatkan.
Ke depan, pihaknya juga bekerjasama dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk mengecekan aset. Serta, bekerjasama dengan pihak Badan Pertahanan Nasional.
“Kita juga sudah bekerjasan dengan BPN terkait sertifikasi aset milik pemkot. Setiap tahunnya kami berusaha untuk ada peningkatan,” pungkasnya. (Putri)
