CIMAHI, (CAMEON) – Pengamat Politik Universitas Jenderal Achnad yani (Unjani) Cimahi, Arlan Sidha menilai DPRD Kota Cimahi belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas.
Alasannya, kata dia, berbagai persoalan seperti kasus dugaan suap yang dan progres beberapa pembangunan yang tidak sesuai harapan itu salah satunya karena pengawasan yang kurang maksimal.
“Ada semacam tidak maksimalnya anggota dewan. Kalau perencanaannya oke tau dewan, budjetingnya tau, tapi pengerjaannya sebetulnya dewan harus tetap mengontrol,” imbuh Arlan saat dihubungi, Kamis (5/1/2017).
Menurut Arlan, selama ini dewan cenderung hadir saat permasalahan mulai mencuat. Ia mencontohkan, mencuatnya masalah terkait pembangunan Pasar Atas Cimahi, ketika masalah sudah muncul, baru dewan hadir.
“Kecenderungannya saya melihat dewan Kota Cimahi muncul dan hadir ketika persoalan sudah muncul, sudah ada,” kata Arlan.
Untuk itu, ia menyarankan agar DPRD Kota Cimahi lebih memaksimalkan perannya sebagai lembaga pengawas. “Artinya sekarang harus terus memaksimalkan fungsi dewan sebagai kontroling,” kata Arlan.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan mengakui pengawasan dari dewan kurang optimal. Karena, dalih dia, DPRD hanya bersifat pengawasan politis dan strategis, bukan secara teknis.
“Pengawasan DPRD kurang optimal. Memang dalam pengawasan itu karena regulasinya lemah DPRD ini,” beber dia.
“Pengawasan semua pembangunan yang ada di Cimahi, peran DPRD hanya politis dan strategis,” tambah Achmad. Tapi, Achmad juga menilai bahwa Pemerintah Kota Cimahi kurang transparan dalam memberikan data lengkap terkait pembangunan di Cimahi.
“Jadi, DPRD tidak mampu mengawasi yang sifatnya teknis karena eksekutif tidak memberikan data lengkap di lapangan,” ujar dia. (Rizki)
