KOTA TASIKMALAYA (CM) – Pemerintah Kota Tasikmalaya menilai penyaluran dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) dari perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN dan BUMD yang selama ini dilaksanakan oleh perusahaan, masih belum matching dengan program pemerintah.
Hal itu dibenarkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda),Tarlan, usai pembentukan prematur Forum komunikasi CSR di komplek Balekota Selasa (06/02/2018).
“Alangkah baiknya ketika perusahaan menyalurkan dana CSR, melakukan koordinasi dengan pemerintah, agar semua program yang dilaksanakannya benar-benar optimal, dan matching. Sehingga anggaran CSR yang cukup besar mencapai milyaran rupiah pertahunnya bisa di terapkan secara maksimal dan tepat,” imbuhnya.
Ia menjelaskan, penyaluran CSR yang dianggap tidak maksimal, seperti halnya membangun sebuah toilet di lingkungan pendidikan tetapi tidak seimbang dengan kebutuhan sekolah, misalkan disekolah tersebut jumlah muridnya 300 orang, sementara toilet yang di bangun dari dana CSR ada tiga toilet.
“Disisi lainnya, ketika menjelang hari besar Idul Fitri, mereka menggunakan CSR nya dengan cara membagikan sembako. Nah hal seperti itu yang dianggap kurang sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah.Tetapi itu juga bagus tidak ada salahnya, baik untuk keperluan masyarakat, tetapi tidak masuk pada program sekala proritas,” tambahnya.
Untuk solusinya, pemerintah memfasilitasi pembentukan forum CSR, sebagai wadah untuk perusahaan dalam melakukan komunikasi, koordinasi, singkronisasi, sinegritas dalam perencanaan, pelaporan kegiatan CSR.
“Kalau CSR yang dilaksanakan sekarang, dikelola oleh individu perusahaannya masing-masing, nah dengan adanya forum ini semua programnya bisa disingkronkan, sehingga akumulatif anggaran/tahun yang mencapai 13,5 milyar bisa memenuhi sekala proritas, karena perencanaannya dilaksanakan dengan fokus,” ungkapnya.
Ia menerangkan, program pembentukan forum CSR, bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi lebih tepatnya mengarah terhadap kepentingan perusahaan itu sendiri. “Sehingga setiap perusahaan yang berdomisili dilingkungan sekitar benar-benar mendapat keamanan, kenyamanan dalam beroprasi di lingkungan setempat, karena manpaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sendiri,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
