KAB. TASIK (CM) – Lahan eks Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Tasikmalaya di wilayah Kota Tasikmalaya berpeluang dimanfaatkan untuk mendukung penataan pusat kota. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya membuka kesempatan bagi pemerintah kota menggunakan sebagian aset tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir dan ruang publik.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, pemanfaatan aset itu merupakan bagian dari kerja sama antarpemerintah daerah. Kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) saat peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya pada 2025.
Menurut Cecep, keberadaan lahan eks Setda yang berada di kawasan strategis perkotaan seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Apalagi, Pemerintah Kota Tasikmalaya tengah berupaya membenahi kawasan pusat kota yang membutuhkan tambahan kantong parkir.
“Semangatnya adalah kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial butuh kantong parkir. Kabupaten mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai. Kalau dibiarkan, kawasan jadi kumuh dan parkir semrawut,” ujar Cecep.
Ia menilai, membiarkan aset tersebut tidak terurus justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari menurunnya estetika kawasan hingga kesemrawutan lalu lintas. Karena itu, penataan eks Setda diharapkan bisa membantu pemerintah kota menyediakan ruang yang lebih tertata.
Meski demikian, Cecep menegaskan bahwa pemanfaatan aset tetap harus memperhatikan kewenangan masing-masing daerah. Ia bahkan memilih menunggu pernyataan resmi Wali Kota Tasikmalaya sebelum menyampaikan langkah penataan tersebut kepada publik.
“Saya tahu diri karena wilayahnya berada di Kota Tasikmalaya. Tidak elok kalau saya mendahului. Begitu Pak Wali Kota sudah memberikan pernyataan, baru kami tegaskan penataan ini,” katanya.
Pembahasan teknis pemanfaatan aset kini mulai dilakukan. Sekitar dua pekan lalu, Cecep telah menginstruksikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya berkoordinasi dengan BPKPD Kota Tasikmalaya untuk memetakan lahan yang memungkinkan digunakan.
Skema yang ditawarkan berupa pinjam pakai antarpemerintah atau government to government. Melalui mekanisme tersebut, Pemkot Tasikmalaya dapat menginventarisasi bagian lahan yang belum akan digunakan Pemkab dalam jangka panjang untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas publik.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,” tutur Cecep.
Untuk mendukung penataan kawasan, Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026. Penataan fisik tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pengelolaan barang milik daerah.
Langkah itu juga berkaitan dengan target koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai efisiensi pengelolaan aset serta tindak lanjut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Aset daerah, menurut pemerintah kabupaten, harus dikelola secara produktif agar tidak kehilangan nilai akibat dibiarkan tanpa pemanfaatan.
Adapun surat pemberitahuan yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis merupakan bagian dari prosedur administratif sebelum pekerjaan perapihan kawasan dimulai. Pemkab memastikan langkah fisik tersebut tetap diperlukan sebagai bentuk penertiban aset sekaligus persiapan pemanfaatan kawasan.
Melalui penataan ini, kedua pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan aset yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya tanpa mengabaikan kepentingan dan kebutuhan masing-masing daerah.
