KAB. TASIK (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ingin mengubah cara pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Transparansi keuangan, profesionalisme pengelola, dan kemampuan membaca peluang pasar menjadi sejumlah hal yang harus segera dibenahi agar BUMDes tidak sekadar berdiri, tetapi mampu menghasilkan pendapatan bagi desa.
Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menilai citra BUMDes di masyarakat masih cenderung negatif. Padahal, sejumlah unit usaha desa telah berkembang mandiri dan mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes).
Hal itu disampaikan Asep saat menerima audiensi Forum BUMDes Kabupaten Tasikmalaya di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, 5 November 2026.
“Citra BUMDes relatif banyak negatifnya daripada positifnya. Namun, yang positif dan sudah mandiri hingga menghasilkan PADes juga ada. Seharusnya BUMDes yang lain belajar ke situ,” kata Asep.
Menurut dia, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah keterbukaan pengelolaan keuangan. BUMDes harus memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola.
“Harus lengkap dengan laporan keuangannya dan terbuka. Tidak bisa zaman sekarang ditutup-tutupi. Pemerintah kabupaten saja penerimaan dan penggunaan pajaknya dibuka setiap saat. BUMDes pun harus mempersiapkan diri seperti itu,” ujarnya.
Untuk mendorong transparansi, pemerintah daerah berencana mengintegrasikan publikasi kinerja BUMDes ke dalam program Desa Naik Kelas. Publikasi tersebut akan memanfaatkan laman resmi masing-masing desa agar masyarakat dapat memantau perkembangan usaha sekaligus kondisi keuangannya.
Selain pembenahan administrasi, Asep meminta BUMDes mulai memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pemasaran, termasuk melalui platform perdagangan elektronik atau e-commerce.
Ia juga melihat peluang BUMDes untuk menjadi penghubung antara pelaku ekonomi kreatif dengan industri lokal. Potensi tersebut dinilai cukup besar karena sejumlah industri di Kabupaten Tasikmalaya justru menghadapi kendala memenuhi permintaan pasar akibat keterbatasan tenaga terampil.
Asep mencontohkan industri sepatu Jentin dan perajin tas Kania. Keduanya memiliki peluang pasar, tetapi kapasitas produksi terkendala minimnya tenaga ahli.
“Masalahnya ada pada kapasitas produksi karena kekurangan ahli. BUMDes sebetulnya bisa berkoordinasi dengan perusahaan lokal untuk mengambil peran makloon atau jasa manufaktur. BUMDes bisa membuka modal dan memfasilitasi pelatihan bisnis,” katanya.
Untuk menjawab kebutuhan tenaga kerja tersebut, Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja tengah merancang ekosistem pelatihan kerja terpadu. Program ini akan disesuaikan dengan kebutuhan industri dan sektor ekonomi kreatif di daerah.
Asep menegaskan, pembenahan BUMDes yang bermasalah juga akan dilakukan melalui penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah berharap pengelolaan usaha desa ke depan lebih profesional, transparan, dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Saya titip atas nama pimpinan daerah, masalah keuangan di desa ini harus segera dibenahi. BUMDes harus diarahkan agar profesional sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan menjadi solusi perekonomian warga,” ujar Asep.
