KOTA TASIK (CM) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak semata menjadi program sosial pemerintah. Di Kota Tasikmalaya, program tersebut juga dipandang berpotensi membuka ruang ekonomi baru bagi pelaku usaha lokal, mulai dari sektor pertanian, peternakan, hingga industri pangan.
Pandangan itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya di kantor BI, Rabu, 22 Juli 2026.
Pertemuan tersebut membahas kondisi ekonomi daerah, pengendalian inflasi, stabilitas sistem keuangan, serta peluang memperkuat pertumbuhan ekonomi.
Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Ishak Parid, mengatakan MBG dapat menjadi pengungkit ekonomi apabila pelaku usaha lokal dilibatkan dalam rantai pasok kebutuhan program.
“Program MBG jangan hanya dilihat sebagai program sosial. Di balik itu terdapat peluang ekonomi yang besar apabila pelaku usaha lokal mampu mengambil peran sebagai pemasok kebutuhan program,” kata Ishak.
Menurut dia, pelaku usaha di Tasikmalaya memiliki peluang menjadi pemasok bahan pangan, hasil pertanian, peternakan, maupun produk lokal lain yang memenuhi standar program. Keterlibatan tersebut diyakini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat sektor produksi daerah.
Ishak menilai meningkatnya produksi dan distribusi lokal juga dapat membantu menjaga stabilitas harga. Karena itu, pengendalian inflasi tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada kemampuan daerah memperkuat sektor riil.
Pembahasan mengenai penguatan ekonomi itu menjadi salah satu agenda dalam rapat kerja Komisi II DPRD bersama Bank Indonesia. Selain mengevaluasi perkembangan inflasi, kedua pihak bertukar pandangan mengenai kondisi fiskal daerah serta strategi menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.
Menurut Ishak, koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia perlu terus diperkuat agar kebijakan yang diambil saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup hanya mengandalkan pajak dan retribusi. Pemerintah daerah perlu mendorong tumbuhnya sumber-sumber ekonomi baru yang mampu memperluas basis ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, edukasi kepada pelaku usaha mengenai peluang ekonomi yang lahir dari berbagai program nasional, termasuk MBG, dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan.
“Jika satu sektor seperti MBG saja mampu dioptimalkan dengan melibatkan pelaku usaha lokal, dampaknya bisa sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Karena itu diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai lembaga agar peluang tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan secara maksimal,” ujar Ishak.
