KAB TASIK (CM) – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, H. Syahban Hilal, menjelaskan, sebetulnya Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki Perda Perlindungan Anak sejak tahun 2019, yaitu Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan, Perda tersebut sudah beberapa kali ada penyempurnaan.
“Untuk Perdanya sudah ada, bahkan sejak 2019. Nah sekarang tinggal adanya pengoptimalan Perda tersebut, agar Kabupaten Tasikmalaya ini bebas dari kekerasan dan perundungan anak,” jelas Syahban Hilal, Kamis 25 Agustus 2022.
Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya terkait bully atau perundungan di Kabupaten Tasikmalaya menandakan belum seriusnya Peraturan Daerah (Perda) ditegakkan.
Pasalnya untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan, Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dalam Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, kata dia, sudah tertuang item-item perlindungan anak. Jumlah item perlindungan anak di Perda tersebut bahkan ada 6 item.
Seperti mulai dari perlindungan bidang keagamaan, sosial, sipil, kesehatan, pendidikan, sampai ada perlindungan khusus pada anak. Bahkan dalam perlindungan khusus ini ada perlindungan seks, perundungan dan lainnya.
Maka untuk mengoptimalkannya, harus ada dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, masyarkat, kepolisian, ormas dan lainnya.
