KAB. TASIK (CM) – Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya meminta masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi di tengah dinamika politik nasional. Kritik terhadap pemerintah, kata mereka, tetap diperlukan, tetapi harus disampaikan melalui jalur konstitusional dan tanpa provokasi.
Seruan itu disampaikan Aliansi Anak Bangsa dalam konferensi pers di Hotel Dewi Asri, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin, 24 Agustus 2026.
Aliansi ini terdiri atas DPP Gerakan Ajengan Muda (GAM), GEMP4R atau Gerakan Pendukung Presiden Prabowo, dan APPSI atau Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
Ketua Umum Aliansi Anak Bangsa Kabupaten Tasikmalaya, Farhan Abdul Azis, mengatakan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin undang-undang. Namun, kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab agar tidak berubah menjadi konflik sosial.
“Kami hadir bukan untuk membungkam kritik atau menutup ruang aspirasi. Demokrasi memang membutuhkan kritik dan pengawasan. Namun, aspirasi jangan sampai ditunggangi provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ujar Farhan.
Menurut Farhan, penyelesaian persoalan publik sebaiknya ditempuh melalui dialog, audiensi, dan musyawarah dengan pemerintah maupun lembaga legislatif. Ia menilai pengerahan massa dalam jumlah besar berisiko memperlebar ketegangan.
Farhan juga meminta semua pihak menjaga kondusivitas Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas nasional, situasi di Ibu Kota dinilai dapat mempengaruhi stabilitas daerah.
Ketua DPP Gerakan Ajengan Muda, Hadis Munawir, menambahkan bahwa demokrasi membutuhkan etika. Ia mengingatkan pentingnya menghormati pemerintah yang sah atau ulil amri, tanpa menghilangkan fungsi kontrol masyarakat.
“Ketaatan kepada pemerintah yang sah harus berjalan beriringan dengan kontrol sosial dan nasihat yang konstruktif. Kritik harus disampaikan dengan adab, ilmu, argumentasi, dan solusi, bukan dengan narasi yang memicu konflik horizontal,” kata Hadis.
Hadis juga menyinggung dinamika penyampaian aspirasi di sejumlah daerah, termasuk Pati. Menurut dia, pemerintah perlu memperluas ruang dialog agar keresahan masyarakat dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi ketegangan berkepanjangan.
Selain menyerukan stabilitas politik, Aliansi Anak Bangsa menyatakan siap mengawal sejumlah program pemerintah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu perhatian mereka, terutama dalam aspek transparansi, kualitas, dan ketepatan sasaran.
Aliansi juga mendorong percepatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
“Pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka statistik, tetapi harus dirasakan langsung oleh pedagang pasar, pelaku UMKM, petani, hingga masyarakat desa. KDMP harus dikelola secara profesional dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu,” ujar Farhan.
Aliansi Anak Bangsa kemudian mengajak generasi muda, tokoh agama, dan masyarakat ikut menjaga persatuan. Mereka mendorong kritik tetap hidup dalam demokrasi, tetapi tidak berubah menjadi provokasi yang memecah masyarakat.
