KOTA BANDUNG (CM) – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, menyoroti adanya 212 dari 623 kecamatan di Jawa Barat yang belum memiliki sekolah negeri dengan alasan termasuk wilayah blank spot, Kamis (10/06/2021).
“Harus ada political will yang kuat dari pimpinan daerah untuk hal ini. Tapi yang kami lihat sejauh ini, komitmen dari pimpinan daerah belum terlihat. Dan, Kalau memang hal tersebut betul-betul ingin segera dituntaskan secara bersama, kami dari komisi V siap membantu,” katanya.
Abdul Hadi menjelaskan, setidaknya terdapat empat persoalan yang dihadapi untuk menyelesaikan persoalan ini. Pertama, adanya sekolah swasta dan kontribusi masyarakat untuk mengisi blank spot zonasi tadi. Kedua, persoalan tanah. Ketiga, bangunan. Dan keempat, Sumber Daya Manusia pengajar.
Untuk persoalan pertama, beberapa daerah yang belum memiliki sekolah negeri tetapi di tempat itu terdapat sekolah swasta dan mereka meminta untuk tidak dibangun sekolah negeri milik pemerintah.
“Tinggal bagaimana sekolah swasta itu berdiri di atas wilayah yang urgent. Dan saya rasa ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi sekolah-sekolah swasta,” tuturnya.
Masalah kedua tentang lahan adalah yang cukup kompleks untuk ditangani. Gus Ahad menyampaikan, dana yang dimiliki pemerintah daerah untuk membangun sekolah dalam satu tahun hanya sebesar Rp75 miliar.
Sedangkan luas lahan yang diperlukan untuk itu membutuhkan setidaknya 10 ribu meter persegi.
“Contoh di Kota Depok itu satu meter persegi tanah sudah Rp4 juta,” ujarnya.
Maka dari itu, dia menyarankan agar lahan milik pemerintah provinsi supaya dialihkan menjadi lahan disdik. Perlu adanya kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam hal ini.
“Ditelusuri mana saja lahan yang milik pemprov supaya nanti bisa dialihkan ke lahan disdik. Ini dapat menghemat biaya,” tutupnya. **
