JABAR (CM) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengungkapkan rencana kebijakan baru: keikutsertaan dalam program Keluarga Berencana (KB) akan menjadi syarat utama bagi masyarakat yang ingin menerima berbagai bantuan, mulai dari beasiswa hingga bantuan sosial dari provinsi.
Menurut Dedi, langkah ini bertujuan agar distribusi bantuan lebih adil dan tidak terpusat hanya pada keluarga tertentu.
“Seluruh bantuan nantinya akan diintegrasikan dengan keikutsertaan KB. Kita tidak ingin negara terus-menerus menanggung beban dari keluarga yang sama, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, persalinan, hingga perumahan,” tegas Dedi saat berbicara di Bandung, Senin 29 April 2025.
Dedi menilai, banyak keluarga kurang mampu justru memiliki anak dalam jumlah banyak, bahkan melahirkan melalui operasi sesar yang biayanya bisa mencapai Rp 25 juta per tindakan.
“Uang segitu bisa untuk membangun rumah. Jadi, hentikan punya anak banyak jika tidak mampu membiayai,” ujar Dedi.
Rencana ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bidang Kesejahteraan Rakyat bertajuk Gawé Rancagé Pak Kadés jeung Pak Lurah di Pusdai Jawa Barat, yang dihadiri sejumlah pejabat nasional seperti Mensos Saifullah Yusuf, Mendes PDT Yandri Susanto, Kepala BKKBN Wihaji, Menkes Budi Gunadi Sadikin, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam rapat tersebut, Dedi menegaskan bahwa program KB, terutama metode untuk pria seperti vasektomi (Metode Operasi Pria/MOP), akan menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan. Ia menceritakan pengalamannya menemukan keluarga miskin dengan 10 hingga 22 anak, namun tetap menambah keturunan meski kondisi ekonomi sangat terbatas.
“Pak Menteri, saya sering bertemu keluarga miskin dengan banyak anak. Sementara orang kaya justru kesulitan memiliki anak, bahkan sampai menghabiskan miliaran untuk bayi tabung,” ujarnya.
Berbagai jenis bantuan, seperti sambungan listrik baru, beasiswa, bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu), hingga program bantuan lain, akan mensyaratkan kepesertaan KB.
“Ada sekitar 150 ribu sambungan listrik baru dari pemprov. Silakan ajukan, tapi harus KB dulu,” ujar Dedi menegaskan.
Ia juga menekankan pentingnya peran laki-laki dalam program KB.
“Jangan hanya perempuan yang menanggung beban reproduksi. Laki-laki juga harus bertanggung jawab, karena kalau hanya bergantung pada perempuan, ada risiko seperti lupa minum pil KB,” ujarnya.
Dedi menyatakan ke depan, semua data penerima bantuan akan diintegrasikan dengan data kependudukan, yang akan mencakup status keikutsertaan KB.
“Sebelum bantuan diberikan, akan dicek: sudah KB atau belum? Kalau belum, harus ikut KB dulu, terutama KB pria,” katanya.
Selain itu, Dedi juga menggagas program Desa Istimewa. Desa yang berhasil dalam penerapan KB, pelayanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, serta bebas stunting dan angka kematian ibu-anak, akan mendapatkan penghargaan. Juara di tingkat desa akan mendapat hadiah Rp 200 juta, tingkat kabupaten/kota Rp 1 miliar, dan desa terbaik di tingkat provinsi akan mendapatkan stimulus pembangunan sebesar Rp 10 miliar.
“Penilaian akan berjenjang dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Kita umumkan desa yang paling sukses dan yang paling gagal,” tandas Dedi.
