KOTA BANDUNG (CM) – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus memberikan informasi serta sosialisasi terkait PPKM Darurat sehingga tidak ada konflik di lapangan, Kamis (8/7/2021).
Anggota DPRD Jabar, Rizki Apriwijaya mengatakan, hal itu perlu didukung oleh semua pihak guna mensukseskan PPKM Darurat dengan mengurangi mobilisasi aktivitas berkerumun. Diharapkan dengan ini bisa menekan penyebaran virus covid-19 di Jawa Barat.
Oleh Karena itu lanjutnya, perlu adanya kerjasama saling mengingatkan dan menjaga supaya aturan tersebut berjalan. Pemprov maupun pemerintahan kabupaten/kota serta tokoh masyarakat harus bisa bersinergi.
“Saya pikir perlu kerjasama dari semua pihak yaitu pemerintah provinsi, kota dan juga tentunya tokoh masyarakat agar masyarakat itu ikut dan patuh dalam pelaksanaan PPKM Darurat,” katanya.
Rizki juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan dan sangsi (jika ada) supaya tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik dan memperkeruh suasana.
“Lalu ditambah kesadaran masyarakat nya juga minim karena mungkin minim juga informasi sehingga menimbulkan konflik konflik kecil antara masyarakat dan petugas di lapangan,” tambahnya.
Saat disinggung mengenai kelangkaan oksigen, Rizki menyebut, pemerintah daerah harus melibatkan sektor swasta untuk pemenuhan tabung oksigen.
“Melihat kondisi di lapangan memang sangat miris dengan adanya kelangkaan oksigen ini maka dari itu kita perlu adanya koordinasi antara pemerintah dengan perusahaan swasta agar dapat bahu membahu dalam penyediaan oksigen, mudah mudahan ini bisa terkoordinir dengan baik,” tutupnya. (Red)
