Tasikmalaya

Tekan Kemiskinan, Mensos Bawa Duit Rp 116,8 Miliar

63
×

Tekan Kemiskinan, Mensos Bawa Duit Rp 116,8 Miliar

Sebarkan artikel ini
Tekan Kemiskinan, Mensos Bawa Duit Rp 116,8 Miliar

KOTA TASIKMALAYA (CAMEON) – Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa membawa duit sebesar Rp 116,8 miliar untuk menekan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Kepastian bantuan duit ini disebutkan pada saat kunjungan kerja Khofifah, di Gedung Serbaguna Bale Kota Jalan Letnan Harun Kota Tasikmalaya, Jumat (3/3/2017).

Khofifah menyebutkan, program bantuan sosial non tunai yang digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial tersebut untuk menekan kemiskinan hingga 0,3 persen.

Angka tersebut, kata dia, didapat dari hasil kajian yang dilakukan oleh World Bank. Di mana Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjangkau 6 juta Keluarga Penerima M anfaat (KPM).

“Efektifitas bansos non tunai cukup berkontribusi besar dalam menekan jumlah penduduk miskin di Indonesia,” ungkap Khofifah dalam acara penyaluran Bansos Non Tunai PKH di Kota Tasikmalaya, Jumat (3/3).

Khofifah mengatakan, jika dilihat angka 0,3 persen memang terbilang kecil. Namun, saat ini memang kita tengah mengalami kelesuan ekonomi global.

Alhasil, kata dia, jumlah tersebut cukup berarti. Terlebih, angka kemiskinan, tidak dapat turun dengan signifikan karena inflasi yang dirasakan oleh masyarakat miskin juga tinggi.

Khofifah menerangkan, jika penerima PKH juga menerima beras sejahtera dan bantuan pangan non tunai (BPNT), maka kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan mencapai angka 0,45 persen.

Memang, ujarnya, untuk mengurangi angka kemiskinan bukan suatu pekerjaan mudah. Partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan. Terutama pemerintah daerah lewat dukungan APBD.

Diungkapkan, penyaluran bansos non tunai merupakan penerapan strategi nasional keuangan inklusif yang diluncurkan Presiden Joko Widodo akhir tahun 2016 lalu.

Pemerintah menargetkan indeks keuangan inklusif mencapai 75 persen tahun 2019 mendatang dari sebelumnya yang hanya 36 persen.

Khofifah menerangkan, keuangan inklusif membuat penduduk, khususnya kelompok masyarakat miskin terhubung dengan peluang ekonomi. Minimnya akses pada layanan jasa keuangan membatasi kemampuan seseorang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Ditahun 2017 ini, katanya, ditargetkan sebanyak tiga juta keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di 98 kota dan 200 kabupaten akan menikmati aksesibilitas perbankan akhir tahun ini.

“Selain itu, sebanyak 1,2 juta KPM di 44 kota juga telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),” tandas Khofifah. (Edi Mulyana)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *