DKI DJAKARTA (CM) – Pakar epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menegaskan, Indonesia belum usai diterpa serangan varian Delta. Meski Jawa-Bali disebut telah melampaui puncak kasus COVID-19, krisis belum berakhir sehingga pelonggaran aturan penanganan COVID-19 bisa memicu lonjakan kasus kembali.
“Pertama ingin saya tegaskan bahwa gelombang serangan Delta ini belum selesai, belum berakhir. Masa krisis masih ada bahwa kita sudah melampaui puncak untuk Jawa misalnya dan Bali, secara umum ya, tapi belum selesai. Belum selesai masa krisisnya,” terangnya dilansir dari detikcom, Senin (23/8/2021).
Dicky melanjutkan, perkembangan virus tersebut sangat bergantung dengan perilaku masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
“Dan masa depan dari kurva kita ini gelombang pandemi kita ini akan ditentukan oleh kita manusia yang ada di masyarakat, di pemerintahan, yang ada di swasta dan lain-lain. Semua perilaku manusia dan aksi intervensi manusia. Dalam bentuk apa? 5M, 3T, dan vaksinasi,” lanjutnya.
Menurutnya, PPKM berlevel memang mencegah skenario terburuk dari pandemi COVID-19, seperti memperlambat penyebaran virus, termasuk varian Delta. Namun, karena masih banyak kasus COVID-19 tidak terdeteksi, PPKM berlevel belum efektif mengatasi kondisi pandemi COVID-19 saat ini.
Secara nasional, testing COVID-19 harusnya dilakukan 1 per 1000 populasi per minggu. Namun kini, hanya mencapai 0,4. Sementara kondisi di Indonesia, untuk menemukan satu kasus konfirmasi positif COVID-19, hanya diperlukan testing kepada empat sampai lima orang.
“Ini kalau diteruskan banyak dan tidak berhenti di situ saja karena kasus-kasus yang tidak terdeteksi akan terus menjadi penyebar, penyebab juga klaster lain terjadinya penyebaran dari varian Delta ini dimana-mana dan akan menimbulkan lonjakan-lonjakan lain selain potensi menghasilkan varian baru yang lebih super,” jelasnya.
Mengacu pada angka testing dan jumlah kematian akibat COVID-19, Dicky menegaskan, masyarakat Indonesia belum bisa bernapas lega. Pun diadakan pelonggaran, ia menyarankan penurunan satu level serta harus terukur dan koheren.
“Adanya pelonggaran yang tidak terukur, adanya pelonggaran yang berlebihan tidak didasarkan pada data epidemologi setempat itu akan membuat potensi lonjakan baru lagi, ini saja ingatkan. Dan teutama bila melihat keberhasilan itu juga lihat angka kematian,” pungkasnya. **
Discussion about this post