KAB.TASIK (CM) – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026. Upaya tersebut diawali dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Mitigasi Dampak Kekeringan di Aula BPBD Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (17/7/2026).
Rakor dipimpin Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi dan diikuti jajaran perangkat daerah, BPBD, para camat, serta sejumlah pemangku kepentingan. Pertemuan ini difokuskan untuk menyusun langkah terpadu dalam menghadapi potensi krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga ancaman bencana lain yang dipicu musim kemarau.
Asep mengatakan, persoalan kekeringan tidak bisa lagi dipandang sebagai siklus tahunan semata. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan menyentuh langsung kehidupan masyarakat sehingga membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur pemerintah.
“Ini perhatian serius karena menyangkut hajat hidup masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam menghadapi situasi yang sebenarnya sudah diprediksi. Namun kondisi seperti ini tetap menimbulkan kekhawatiran dan dapat memicu persoalan sosial maupun ekonomi,” kata Asep.
Ia mengungkapkan, informasi mengenai potensi penurunan curah hujan sebenarnya telah diterima pemerintah daerah sejak beberapa bulan lalu berdasarkan data dari BMKG. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kewaspadaan dan bergerak lebih cepat sebelum dampak kekeringan meluas.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah menjaga ketahanan pangan. Asep menginstruksikan Dinas Pertanian bersama instansi terkait mengoptimalkan penggunaan pompa air di wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan.
Menurutnya, pemanfaatan pompa air tidak hanya difokuskan untuk mengairi lahan pertanian. Apabila kondisi semakin mendesak, fasilitas tersebut juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama untuk keperluan mandi, mencuci, dan kakus (MCK).
“Saya meminta jajaran pertanian memperhatikan lahan-lahan sawah, termasuk mengaktifkan pompa air. Bahkan jika kondisinya mendesak, pompa air itu harus bisa dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan MCK masyarakat,” tegasnya.
Selain ancaman kekurangan air bersih, Pemkab Tasikmalaya juga mewaspadai potensi bencana lanjutan ketika musim hujan kembali datang. Asep menjelaskan, kondisi tanah yang mengering dan retak selama kemarau dapat meningkatkan risiko longsor saat mulai diguyur hujan.
“Bencana longsor yang sebelumnya terjadi saja belum seluruhnya selesai ditangani. Ketika tanah menjadi retak karena kemarau, lalu air hujan masuk ke celah-celah tersebut, potensi longsor susulan akan semakin besar,” ujarnya.
Asep juga menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Menurutnya, melimpahnya hujan saat musim penghujan seharusnya dapat dimanfaatkan sehingga persoalan kekeringan tidak selalu berulang setiap tahun.
“Ini menjadi bahan renungan bersama. Hujan turun berbulan-bulan, tetapi saat kemarau baru berjalan sekitar sebulan kita sudah menghadapi persoalan air. Berarti ada yang harus dibenahi melalui program jangka pendek, menengah, maupun panjang, termasuk upaya konservasi alam,” katanya.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Asep menilai kelalaian kecil, seperti membuang puntung rokok sembarangan, dapat menyebabkan kebakaran yang berdampak luas.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tasikmalaya Roni A.ks menyampaikan, hasil kajian bersama pemerintah provinsi menunjukkan tren penurunan curah hujan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026.
“Kecenderungan menurunnya curah hujan diprediksi terjadi pada Agustus sampai September. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menetapkan status siaga darurat hingga 30 September. Mudah-mudahan kondisi bisa segera membaik,” ujar Roni.
Ia menambahkan, rakor digelar sebagai langkah pencegahan karena Kabupaten Tasikmalaya saat ini masih berada pada status siaga, belum memasuki fase tanggap darurat bencana.
“Sebelum bencana benar-benar terjadi, kami mengoptimalkan fungsi kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ucapnya.
Menutup arahannya, Asep meminta para camat dan pemerintah desa aktif memantau kondisi sumber air di wilayah masing-masing. Apabila mulai ditemukan warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih, laporan diminta segera disampaikan secara berjenjang agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
“Kehadiran kita di sini merupakan bentuk kolaborasi dan kepedulian. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur pemerintah agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal dan respons terhadap kondisi di lapangan semakin cepat,” pungkasnya.
