Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Resahkan Masyarakat, Satlantas Polres Tasikmalaya Bakal Tindak Pengguna Knalpot Bising

Jawa Barat · 17 Jan 2017 17:37 WIB ·

Oknum Camat Calo CPNS, Ketua DPRD Minta Pelaku Dijatuhi Sanksi PP 53 Tahun 2010


					Oknum Camat Calo CPNS, Ketua DPRD Minta Pelaku Dijatuhi Sanksi PP 53 Tahun 2010 Perbesar

PANGANDARAN, (CAMEON) – Beredar rumor adanya praktek percaloan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang dilakukan oleh oknum Camat berinisial K. Kasus dugaan tersebut terjadi pada tahun 2014 lalu saat oknum camat sedang menjabat di BPLH Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan mengaku dirinya mengetahui informasi masalah tersebut dari pemberitaan diberbagai media. “Kami (DPRD) tahu informasi adanya praktek pencaloan CPNS dari berita, dan itu terjadi pada 2014 lalu, tapi sekarang masalah itu sudah dilaporkan oleh korban ke pihak kepolisian,” ujarnya.

Iwan menegaskan dan berharap kasus tersebut harus secepatnya diproses secara hukum dan oknum camat sebagai pelaku calo CPNS itu harus dijatuhi hukuman sanksi berdasarkan PP 53/2010 oleh pemerintah daerah. “Seharusnya Pemda segera mengambil sikap terkait kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kasus serupa yang dilakukan oleh PNS di kemudian hari,” harap Iwan.

Ditempat terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Mahmud, mengaku pihaknya sudah memanggil yang bersangkutan dan meminta untuk segera menyelesaikan dengan pihak-pihak yang dirugikan. “Untuk menjadi seorang PNS itu harus melalui beberapa tahapan di antaranya mengikuti tes secara online. Jika ada yang menjanjikan sanggup menjadikan PNS dengan meminta sejumlah uang itu bohong,” katanya.

“Kami akan segera melakukan pemeriksaan di internal pemerintah terkait adanya kasus ini dan akan menjatuhkan sanksi setelah seluruh berkas berita acara lengkap sesuai PP Nomor 53/2010. Karena pelaku dan korban berstatus PNS,” pungkasnya. (Andriansyah)

Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sosialisasi Perda Perlindungan Anak; Perhatian Bersama untuk Generasi Penerus yang Berkualitas

23 Mei 2023 - 21:19 WIB

Dua Pelaku Pemasok Obat Terlarang Di Bekasi Diancam 10 Tahun Penjara

24 Maret 2023 - 18:16 WIB

Antisipasi Kepadatan, Pelabuhan Merak Tidak Lagi Layani Sepeda Motor

24 Maret 2023 - 13:54 WIB

Berburu Takjil di Kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi

23 Maret 2023 - 23:18 WIB

Terdaftar di Kemensos, Namun Tak Pernah Dapat Bantuan

25 Oktober 2022 - 08:17 WIB

Terdaftar di Kemensos, Namun Tak Pernah Dapat Bantuan

SMSI Jabar Gelar Rakerda Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

19 Agustus 2022 - 22:06 WIB

SMSI Jabar Gelar Rakerda Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Trending di Jawa Barat