KOTA TASIK (CM) – Pemerintah Kota Tasikmalaya mulai memetakan cara mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. Investasi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi tiga tumpuan yang dibahas dalam rapat perdana Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS) Kota Tasikmalaya sejak lembaga itu terbentuk pada 2025.
Rapat dipimpin Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi selaku Ketua LKS Tripartit di Gedung PPIK, Jalan Mashudi, Kamis, 4 September 2026.
Forum yang mempertemukan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tidak berhenti pada pembahasan hubungan industrial.
Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya pada triwulan I 2026 tercatat 6,3 persen berdasarkan data BPS. Angka itu masih terpaut 1,7 persen dari target pertumbuhan ekonomi nasional pemerintahan Presiden Prabowo.
Viman mengatakan selisih tersebut harus dijawab dengan langkah konkret. Pemerintah perlu mengetahui jumlah investasi baru, perusahaan yang tumbuh, serta tenaga kerja yang dapat diserap.
“Ini rapat pertama dan sangat positif. Kita tidak hanya bicara hak dan kewajiban tenaga kerja, tapi bagaimana industri dan perdagangan di Kota Tasikmalaya ini terbentuk,” kata Viman.
Menurut dia, kepastian tata ruang menjadi salah satu syarat untuk menarik investasi. Pemerintah Kota Tasikmalaya kini mengejar penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) setelah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Kita petakan kekurangannya. Hal itu tidak bisa jalan tanpa kepastian tata ruang. RTRW sudah ada, sekarang kita kejar RDTR. Dari situ baru kepastian izin lewat OSS bisa hadir,” ujarnya.
RDTR, kata Viman, akan memperjelas pembagian kawasan industri, perdagangan, dan permukiman. Kepastian tersebut diharapkan membuat investor lebih mudah masuk sekaligus mengurangi polemik perizinan.
Pemerintah menempatkan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penggerak utama. Disnaker bertugas menyiapkan tenaga kerja melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan, sedangkan DPMPTSP membuka jalan bagi investasi dan perizinan.
Program daerah Tasik Pelak juga diarahkan untuk memperkuat sisi tenaga kerja. Program itu mencakup pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan pelatihan berbasis kebutuhan industri.
Namun persoalan tenaga kerja di Tasikmalaya tidak semata soal jumlah. Ketua SPSI Kota Tasikmalaya sekaligus Wakil Ketua LKS Tripartit, Yuhendra Effendi, menyebut kualitas sumber daya manusia masih menjadi pekerjaan rumah.
Menurut dia, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Tasikmalaya masih setara kelas dua SMP. Pelatihan vokasi karena itu perlu diperluas melalui kerja sama dengan Balai Latihan Kerja dan perusahaan.
Yuhendra juga membawa tiga agenda pekerja ke forum tripartit. Pertama, pembentukan Satgas Pencegahan Kekerasan dan Pelecehan Seksual tingkat kota. Kedua, pembentukan kawasan berikat untuk menarik investasi berskala besar. Ketiga, penguatan kebebasan berserikat.
“Kami menyambut baik rapat ini. Momentumnya kita gunakan untuk sampaikan aspirasi. Harapannya investasi masuk, kesejahteraan buruh naik,” ujar Yuhendra.
Kepala Disnaker Kota Tasikmalaya Deni Diyana menyebut persoalan tenaga kerja di daerahnya menghadapi kondisi yang berlawanan. Tingkat pengangguran masih menjadi masalah, tetapi perusahaan justru kesulitan mendapatkan pekerja dengan kompetensi yang sesuai.
“Di satu sisi TPT masih tinggi, di sisi lain perusahaan kesulitan cari SDM kompeten,” kata Deni.
Kota Tasikmalaya memiliki sekitar 790 perusahaan. Namun sebagian besar merupakan perusahaan menengah dan kecil. Perusahaan dengan jumlah pekerja lebih dari 1.000 orang masih sangat terbatas.
Disnaker kemudian menyiapkan strategi untuk mempersempit kesenjangan tersebut. Salah satunya dengan membangun basis data tenaga kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika, memperluas pelatihan, serta merancang konsep ikatan dinas bagi peserta pelatihan.
Konsep itu ditujukan agar peserta tidak meninggalkan perusahaan setelah memperoleh keterampilan baru.
“Yang kita prioritaskan Desil 1 dan 2. Biar tepat sasaran, dampaknya nyata, dan retensinya lama,” ujar Deni.
Viman berharap LKS Tripartit tidak berhenti sebagai forum seremonial. Komunikasi antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan dilakukan secara rutin, baik melalui pertemuan formal maupun informal.
“Tujuannya satu: membangun iklim investasi yang sehat, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja,” kata Viman.
