KOTA BANDUNG (CM) – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi dari Panitia Perintis SMA Negeri Ciater terkait permohonan pembangunan SMAN Ciater. Audiensi tersebut berlangsung di ruang Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, 11 September 2023.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Sari Sundari, Enjang Tedi, dan Raden Tedi menerima audiensi ini. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jabar, Wahyu Mijaya, bersama stafnya juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Abdul Hadi Wijaya menjelaskan bahwa Panitia Perintis SMA Negeri Ciater menanyakan mengenai tindak lanjut proposal pendirian SMAN Ciater yang telah disampaikan pada bulan April 2020. Mereka juga mendesak agar Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, dimasukkan dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru (USB) di Jawa Barat.
“Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, selama ini merupakan daerah blank zonasi. Akibatnya, anak-anak di sana menghadapi kesulitan untuk masuk ke sekolah negeri, khususnya SMA Negeri. Sekolah negeri terdekat bagi warga Kecamatan Ciater berjarak sekitar 8 kilometer di Jalan Raya Cagak, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang,” jelas Abdul Hadi Wijaya.
Namun, calon siswa-siswi dari Kecamatan Ciater tidak dapat masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi, sehingga masyarakat mendesak agar SMAN Ciater segera dibangun dan dimasukkan dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru.
“Kami telah mempelajari masalah ini sejak tahun 2020 dan bahkan melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Ciater. Pembangunan unit sekolah baru ini menghadapi tantangan seperti lahan dan aspek fisik, sehingga diperlukan alokasi anggaran selama 2 tahun untuk mewujudkannya,” kata Abdul Hadi Wijaya.
Gus Ahad, sapaan akrabnya, menambahkan bahwa masih banyak wilayah lain yang masuk dalam daftar prioritas pembangunan unit sekolah baru. Menurut data dari Dinas Pendidikan Jabar, Kecamatan Ciater tidak termasuk dalam 16 wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru, bahkan tidak masuk dalam 20 besar.
“Dalam konfirmasi dengan Pak Kadisdik Jabar, terdapat 16 kecamatan di Jawa Barat yang bahkan tidak memiliki sekolah SMA swasta. Namun, di Kecamatan Ciater, masih terdapat sekolah SMA swasta. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan terobosan untuk mengatasi permasalahan ini,” tegas Abdul Hadi Wijaya.
Selain itu, DPRD Provinsi Jawa Barat juga meminta evaluasi ulang terhadap sistem zonasi. Untuk masalah di Kecamatan Ciater, sistem zonasi harus disesuaikan dengan kearifan lokal dan kondisi masyarakat setempat.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, yaitu Sari Sundari, Enjang Tedi, dan Raden Tedi. Mereka mendesak Pemerintah Provinsi Jabar untuk melakukan upaya pembangunan unit sekolah baru di Kecamatan Ciater.
Sebelumnya, Ketua Panitia Perintis SMA Negeri Ciater, Sutisna, juga menanyakan tindak lanjut mengenai proposal pendirian SMAN Ciater yang telah disampaikan sejak April 2020. Mereka juga menyampaikan permohonan untuk percepatan pembangunan SMAN Ciater dengan pertimbangan yang telah disampaikan.
