CIMAHI, (CAMEON) – Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Anggota Komisi 8 DPR RI, Ledia H. Amaliah mengatakan, meski pemotongan anggaran tersebut untuk penghematan biaya negara, namun hal tersebut berpengaruh pada anggaran biaya Kemensos dan berdampak pada anggaran biaya percetakan braile Abiyoso.
“Belum dikurangi saja, anggaran untuk percetakan di Abiyoso ini kurang. Apalagi dipangkas. Padahal hak penyandang disabilitas dan permasalahan kesejahteraan sosial juga penting,” ujarnya, Selasa (9/8/2016).
Dikatakan dia, harus ada kerjasama dari kementerian salah satu cara agar pemenuhan informasi bagi penyandang disabilitas, khususnya tunanetra terpenuhi, Kementerian sosial dan perpustakaan nasional harus bekerja sama. Dengan demikian, Perpustakaan Nasional akan mendorong perpustakaan daerah memiliki pojok braile.
“Teman-teman penyandang disabilitas ga usah beli bukunya, karena mahal. Jadi tinggal datang saja ke perpustakaan khusus. Maka mereka masih mempunyai kesempatan mengakses informasi dengan beragam kategori buku,” katanya.
Untuk itu, pihaknya akan terus mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan ruang khusus buku braile di perpustakaan bagi penyandang disabilitas.
Hal itu muncul dari belum maksimalnya pemenuhan hak informasi, pendidikan dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dari Pemerintah.
“Ada banyak tunanetra yang tidak mendapatkan informasi, atau buta huruf braile. Dengan tidak dapat membaca, informasinya terbatas. Mereka tidak bisa terus-terusan mengandalkan orang yang menyampaikan informasi,” bebernya. cakrawalamedia.co.id (Rizki)
