NewsPolitik

Kolaborasi DPRD Jawa Barat dan Garut Bahas Beragam Isu Strategis Pendidikan

309
×

Kolaborasi DPRD Jawa Barat dan Garut Bahas Beragam Isu Strategis Pendidikan

Sebarkan artikel ini

BANDUNG (CM) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Kabupaten Garut menggelar diskusi terkait berbagai persoalan pendidikan dalam kunjungan kerja DPRD Garut ke DPRD Jawa Barat. Diskusi ini bertujuan untuk menemukan solusi terhadap sejumlah permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian di wilayah tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Aceng Malki, menjelaskan bahwa kunjungan ini menjadi momentum penting untuk membahas isu-isu pendidikan seperti evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kebijakan sumbangan pendidikan, penahanan ijazah, integrasi Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan sekolah umum, serta penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Salah satu isu utama yang dibahas adalah evaluasi sistem PPDB, khususnya terkait penerapan zonasi. Sistem ini dinilai masih menimbulkan kendala, terutama pada wilayah dengan keterbatasan kapasitas sekolah.

“Sistem zonasi perlu ditinjau ulang karena masih menyisakan sejumlah masalah, seperti kurangnya daya tampung sekolah di beberapa wilayah,” ungkap Aceng Malki di Kota Bandung, Kamis 24 Januari 2025.

Isu kedua yang disoroti adalah terkait sumbangan pendidikan di SMA/SMK negeri. Menurut Aceng, sumbangan ini seharusnya bersifat sukarela, tidak memaksa, dan tidak memberatkan orang tua siswa. Kebijakan ini juga perlu diawasi dengan ketat agar tidak berlaku sebagai pungutan wajib di sekolah-sekolah tertentu.

“Sumbangan di sekolah negeri tidak boleh menjadi kewajiban. Harus ada pengawasan agar sifatnya tetap sukarela,” tegasnya.

Persoalan penahanan ijazah menjadi perhatian ketiga dalam diskusi ini. Pemerintah melarang keras penahanan ijazah di sekolah negeri, sedangkan untuk sekolah swasta, aturan ini hanya diberlakukan dalam kondisi tertentu.

“Ijazah tidak boleh ditahan, kecuali dalam situasi tertentu seperti tunggakan pembayaran di sekolah swasta,” tambah Iwan Koswara, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat.

Isu keempat yang dibahas adalah rencana integrasi SLB dengan sekolah umum, yang merupakan salah satu program dari gubernur terpilih. Namun, kebijakan ini masih memerlukan kajian mendalam terkait mekanisme pelaksanaannya agar tidak menimbulkan masalah baru.

“Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan ini agar pelaksanaannya dapat berjalan tanpa kendala,” ujar Iwan.

Terakhir, diskusi juga menyoroti isu penempatan guru P3K. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memastikan distribusi guru dilakukan secara adil dan merata. Namun, beberapa kendala seperti jam kerja ASN yang tergeser dan lokasi penempatan guru yang jauh dari tempat tinggal mereka masih menjadi perhatian.

“Kami akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan masalah ini segera diatasi,” kata Iwan Koswara.

Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Jawa Barat dan Kabupaten Garut sepakat untuk terus mengawal berbagai persoalan pendidikan demi meningkatkan mutu layanan pendidikan di Jawa Barat. Komitmen ini menjadi langkah nyata dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik dan inklusif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *