TASIKMALAYA (CM) – Dalam upaya melindungi masyarakat untuk mendapatkan makanan sehat, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan surat edaran tentang Pengawasan Pangan Olahan Pada Saat Ramadhan dan Idulfitri 1443H, Senin (11/04/2022).
Kepala Dinkes Kabupaten Tasikmalaya, dr. H. Heru Suharto, M.MKes mengatakan, surat edaran dikeluarkan untuk melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan dari produk pangan olahan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan mutu dan gizi agar masyarakat bisa tenang dalam menajalankan ibadah puasanya.
“Masyarakat perlu dilindungi mengingat dari ketentuan UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU Pangan No.18 tahun 2012 tentang pangan, PP No.86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, Peraturan BPOM No.22 tahun 2021 tentang penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan olahan di sarana peredaran dan Pertauran BPOM No.22 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik,” urainya.
Menyikapi hal tersebut, dr Heru menginstruksikan seluruh pusksesmas jajarannya untuk memastikan pelaku usaha menerapkan Cara Produksi dan Peredaran Pangan Olahan yang baik agar memenuhi syarat keamanan, mutu dan gizi.
“Jadi nanti puskesmas memantau sentra-sentra kegiatan ekonomi masyarakat berikut produk-produk pangan olahan yang dijajakan di wilayah kerjanya masing-masing khususnya terhadap aspek higiene sanitasi dan kemanannya,” lanjutnya.
Selain itu, puskesmas harus memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku usaha produksi atau pengedar produk pangan olahan agar memperhatikan kemanan produk pangan olahan yang dijajakan meliputi diantaranya:
- Pemenuhan higiene sanitasi pada saat penerimaan, penyimpanan dan pengemasan tersmasuk kebersihan kemasan yang digunakan.
- Pengecekan terhadap tanggal kadaluarsa produk pangan olahan dan penarikan produk pangan yang kadaluarsa.
- Pelabelan dan pengiklanan produk pangan olahan yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat.
Selain itu, pihaknya meminta segera berkordinasi dengan Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait atau setempat apabila ditemukan produk pangan olahan yang membahayakan masyarakat dan memerlukan follow up lebih lanjut.
“Setelah semunya dilakukan, puskesmas harus melaporkan hasil kegiatan dan pengawasan produk pangan olahan serta perkembangan yang terjadi di wilayah kerjanya masing-masing kepada saya,” pungkasnya. **
Discussion about this post