KOTA TASIKMALAYA, (CAMEON)-Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tasikmalaya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Tahun 2018, di Aula Nusantara Kesbangpol setempat, Senin (20/2/2017).
Kepala Kesbangpol Kota Tasikmalaya Denny Diyana mengatakan, rencana kerja Kesbangpol tahun 2018 kebanyak bertumpu pada penguatan kebinekaan. Diantaranya, pengembangan wawasan kebangsaan bagi santri, pendidikan/pelatihan bela negara dan koordinasi dan konsolidasi pembauran etnis.
Selanjutnya, pihaknya juga merencanakan program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ada juga, program pendidikan politik masyarakat, koordinasi forum diskusi politik dan pembinaan organisasi kemasyarakat.
“Kami juga menyiapkan program bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan administrasi bantuan keuangan partai politik, pembinaan kader partai politik, verivikasi bantuan hibah bagi ormas/parpol/LSM, dan desk pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat,” ujarnya, disela kegiatan Musrebnang, Senin (20/2).
Dalam Musrenbang tersebut, dibahas pula tentang peningkatan teloransi dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa. Lalu, koordinasi dan konsolidasi, kerukunan antar umat beragama, pembinaan dan penegakan aksi tata nilai kehidupan masyarakat yang relegius, kegiatan badan koordinasi dan pengawasan agama dan aliran kepercayaan masyarakat (Bakorpakem).
Ditahun 2018 juga, pihaknya merencanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan seminar undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan instruksi gubernur Jawa Barat tentang rencana aksi daerah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tahun 2016-2020.
Tidak lupa, tahun 2018 yang merupakan tahun politik Provinsi Jawa Barat, pihaknya juga tetap memperhatikan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan, penanganan konflik dan jaringan informasi-Kominda.
“Kita juga menyiapkan penguatan koordinasi dan konsultasi jaringan PKM (Persatuan Keluarga Minang), Bimtek deteksidini, penguatan koordinasi dan konsultasi jaringan KIDD (Komite Informasi Dini Daerah),” pungkasnya. (Edi Mulyana)
