BANDUNG (CM) – DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap percepatan pemekaran daerah otonomi baru (CDOB) di wilayah Jawa Barat. Dukungan ini dilandasi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan alokasi keuangan berdasarkan jumlah kabupaten/kota, bukan berdasarkan jumlah penduduk.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa, M.Si., mengungkapkan hal tersebut saat menerima kunjungan Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jawa Barat di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Buky menegaskan bahwa usulan pemekaran daerah otonomi baru sudah lama diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, tetapi belum terealisasi karena masih adanya moratorium.
“Kami di DPRD mendukung penuh program pemekaran daerah otonomi baru di Jawa Barat. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai 50 juta jiwa, Jawa Barat memiliki jumlah kabupaten/kota yang lebih sedikit dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang jumlah penduduknya lebih kecil,” ujar Buky.
Buky menjelaskan, jumlah kabupaten/kota yang sedikit di Jawa Barat berdampak pada penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat, karena alokasi keuangan lebih banyak ditentukan oleh jumlah daerah administrasi dibanding jumlah penduduk. Selain itu, pemekaran diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar.
“Kita perlu bersatu menggalang kekuatan, baik secara politik maupun administrasi, agar kebutuhan mendesak terkait pemekaran di Jawa Barat mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat,” tambahnya.
Buky juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan koordinasi solid antara berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat, anggota DPR RI, dan DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Barat. Ia menilai keterlibatan semua pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong realisasi pemekaran wilayah.
“Peran semua pihak sangat penting, mulai dari tokoh masyarakat Jawa Barat hingga anggota dewan di tingkat pusat, khususnya DPD RI, untuk memastikan program ini berjalan sesuai harapan,” tutup Buky.
Pemekaran wilayah di Jawa Barat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi, pemerataan pembangunan, serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di seluruh provinsi. Dukungan DPRD Jawa Barat menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional.
