CIREBON (CM) – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendesak Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang secara menyeluruh. Desakan itu disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-543 Kabupaten Cirebon, yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon, Senin (21/4/2025).
Menurut Dedi, Cirebon memiliki potensi besar di bidang budaya, sejarah, dan ekonomi yang selama ini belum tergarap maksimal. Ia menilai, tata ruang Kabupaten Cirebon saat ini masih jauh dari karakter aslinya sebagai kawasan dengan kekayaan budaya Islam dan sejarah kerajaan di Tanah Jawa.
“Infrastrukturnya ke depan harus secara bersama-sama dibenahi, dari pusat kota sampai desa. Bukan hanya jalan, tapi juga bangunan-bangunan harus ditata arsitekturnya, dikembalikan ke khas gaya Kacirebonan,” tegas Dedi Mulyadi.
Dedi mendorong Pemkab Cirebon agar segera menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Arsitektur Budaya Khas Cirebon. Peraturan ini nantinya mengatur bentuk, pola, dan penataan kawasan agar tetap selaras dengan identitas lokal.
“Bali bisa kokoh karena tertata, karena mereka menjadikan ruh budaya sebagai satu kesatuan. Cirebon juga bisa. Kita tidak cukup hanya menjual alam. Budaya dan tata ruang harus jadi fondasi pembangunan,” katanya.
Tak hanya soal arsitektur bangunan, Dedi juga menyoroti penataan sektor kuliner dan industri kreatif di Cirebon. Ia melihat, kuliner khas Cirebon kini mulai dikenal secara nasional, tetapi penyajian dan kawasan kulinernya masih belum tertata dengan baik.
“Ke depan, tempat-tempat makanannya harus ditata, outlet-outletnya diperbaiki. Bukan hanya soal rasa, tapi tampilan dan atmosfer tempat makannya juga harus khas,” ucapnya.
Selain itu, Dedi meminta perhatian terhadap becak tradisional sebagai salah satu elemen budaya visual di kawasan kota lama. Ia mengusulkan agar becak-becak tersebut direstorasi dengan lukisan dan warna bergaya Kacirebonan.
“Kalau orang masuk ke Kacirebon, harus terasa beda. Harus seperti masuk ke kota tua yang hidup, bukan kota yang acak-acakan,” tambahnya.
Dedi juga mengungkapkan keinginannya agar Kabupaten Cirebon bisa menjadi kabupaten kebudayaan terbesar di Jawa Barat. Ia mengusulkan agar Cirebon meniru strategi Yogyakarta, dengan pelestarian keraton, penguatan batik, hingga pengembangan sektor pertanian dan kelautan dalam satu narasi budaya yang utuh.
“Cirebon punya semua: keraton ada, batik punya, kuliner luar biasa, ada petani, ada nelayan. Dialektika budaya Islam di sini sangat kuat. Maka harus dibangun tata ruang yang menjadikan semua elemen itu hidup dan terhubung,” jelasnya.
Di sisi lain, Dedi tak menutup mata terhadap berbagai persoalan sosial yang masih menghambat Cirebon menjadi daerah budaya unggulan. Ia menyebut persoalan keamanan di jalan, maraknya geng motor, knalpot bising, minuman keras, hingga penyalahgunaan obat-obatan sebagai ancaman serius.
“Pemerintah harus hadir. Jangan kalah oleh geng motor dan pelaku pelanggaran lainnya. Kita tidak cukup hanya membangun wacana. Harus ada tindakan nyata,” tegas Dedi.
Dedi juga menyinggung pentingnya menjaga situs-situs bersejarah dan kelestarian lingkungan, termasuk sungai-sungai yang mengalir di kawasan Cirebon.
Menurutnya, perubahan tata ruang yang berbasis sejarah dan budaya akan menjadi daya tarik wisata sekaligus fondasi ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.
Di akhir pidatonya, Dedi berharap sinergi antara Pemkab Cirebon, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat terjalin lebih kuat, terutama dalam membangun Cirebon sebagai kawasan budaya yang mentereng di tingkat nasional.
“Cirebon lebih senang membangun wacana, sekarang waktunya bangun ruang nyata. Mari bersama-sama antara bupati dan DPRD melakukan perubahan tata ruang Cirebon. Tata ruang itu harus disesuaikan dengan sejarah. Situs harus dilindungi, ekonomi rakyat harus dijaga,” pungkasnya.
