KOTA TASIKMALAYA (CM) – Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tasikmalaya, Isman Jayadi didampingi Kepala Seksi Dokumen dan Izin Tinggal, Kepala Seksi Inteljen Penindakan, Kepala Seksi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian sampaikan beberapa poin keberhasilan kinerja diantaranya penerbitan paspor RI 24 dan 48 halaman.
“Pada tahun 2020 telah diterbitkan paspor RI sebanyak 17.538 paspor yang mana terjadi Penurunan karena Pandemik Covid 19, dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 40.006 paspor. 2019 paspor 24 halaman sebanyak 849 . 48 halaman sebanyak 39.157 ribu dengan total 40.006. Tahun 2020 paspor 24 halaman sebanyak 71. 48 halaman sebanyak 17.104 ribu dengan total 17.175 ribu,” terang Isman kepada media, Rabu (30/12/2020).
Penundaan penerbitan paspor RI 48 halaman pada 2020 di duga TKI non prosedural sebanyak 13 pemohon dengan pemohon jenis kelamin laki laki sebanyak 6 orang, jenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang. Januari sebanyak 5 orang, Febriari 1 orang, Maret 2 orang, Juni 3 orang, Oktober 1 orang, dan November 1 orang. Penerbitan paspor haji 48 halaman di 2019 sebanyak 4.626, untuk 2020 tidak terlaksana dikarenakan pandemi covid-19
“Sedangkan penerbitan paspor haji 2019 melikupi 6 daerah. Kota Tasikmalaya sebanyak 463 paspor, Kabupaten Tasik 1.250 paspor, Kab Ciamis 902 paspor, Kota Banjar 138 paspor, Kab Pangandaran sebanyak 396 paspor, Kab Garut sebanyak 1.495 paspor kuota 4644, realisasi 4626 paspor,” paparnya.
Isman menyebutkan, penerbitan pelayanan paspor simpatik 2020 dalam rangka HDI dan HDKD tahun sebanyak 41 paspor. 2019 sebanyak 56 paspor. Selain itu di 2020 telah diterbitkan Paspor RI sebanyak 185 paspor yang dilayani pada pelayanan Eazy Paspor dalam rangka mempermudah pelayanan di masa Pandemi Covid 19.
“Izin tinggal keimigrasian visa kunjungan saat kedatangan (VKSK) perpanjangan VKSK pada tahun 2020 sebanyak 27 pemohon dengan rincian 12 negara terbanyak, Korea Selatan 2 Pemohon, Finlandia 3, Inggris 2 pemohon, Jerman 4 pemohon, Amerika 2, Sepanyol 2, Belgia 3, Swis 1, Australia 2, India 1, Selandia Baru 4 dan 1 pemohon asal negara Perancis dengan tujuan mengunjungi keluarga 77 orang, silaturahmi 29 orang, liburan 24 orang, pelajar 1 orang total keseluruhan 131 orang,” jelas Isman.
Alih status ITK-ITAS pada tahun 2020 sebanyak 4 permohonan 2 asal Negara Pakistan, 2 pemohon asal Hongkong. Maksud kedatangan bekerja 4 orang, penyatuan keluarga 4 orang. Penerbitan ITAS pada tahun 2020 sebanyak 32 pemohonan dengan rincian 16 negara. Belanda 3, Jerman1, Turki 1, Mesir 1, Slowakia 1, Korea Selatan 9, Perancis 3, Afrika 1, Malaysia 1, Rusia1, Inggris 2, Srilangka 2, India 1, Pakistan 1, Denmark 1, dan Amerika 1 dengan total 32 orang. Perpanjangan ITAS pada tahun 2020 sebanyak 119 pemohon terbagi 25 negara.
“Alih status ITAS-ITAP pada tahun 2020 sebanyak 5 pemohon. Perpanjangan ITAP pada tahun 2020 sebanyak 5 permohonan dengan rincian 5 Negara. Affidafit pada tahun 2020 sebanyak 5 pemohon terbagi 4 negara. Pengurangan izin tinggal pada tahun 2020 sebanyak 16 pemohon terbagi 7 Negara,” jelasnya.
Isman mengungkapkan penegakan hukum administratif keimigrasian pada tahun 2020 telah dilakukan tindakan administratif keimigrasian sebanyak 8 orang warga negara Asing, asal Nigeria 7 orang, Malyisia 1 orang. Pro Justitia terhadap warga negara asing sebanyak 1 orang asal negara Bangladesh.
Kegiatan berikutnya mulai pengukuhan, pembentukan/rapat Timpora Garut. Oprasi gabungan/pengawasan keimigrasian di laksanakan di Kab Garut, Kab Tasikmalaya/Ciawi. Telah dilakukan pemeriksaan (BAP) sebanyak 472 orang, sebagai berikut. Penangguhan penerbitan paspor nihil. Pemusnahan arsip fisik substantif keimigrasian perjalanan RI. Penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 2 laporan, sebagai berikut.
“Penyerapan anggaran 2020 sebesar Rp. 5.846.671.707,- atau sebesar 83.75% dari total anggaran yang diberikan di pada tahun 2020, yang mana terjadi peningkatan penyerapan anggaran dibandingkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.739.319.454,” ujar Isman.
Sedangkan pagu anggaran lenyelenggara’an penegakan hukum keimigrasian Rp.559.540.000, realisasi Rp.179.451.500 atau 32.07 persen. Pagu anggaran penyelenggara’an pelayanan keimigrasian Rp.949.020.000 realisasi Rp.543.644.110 atau 57.28 persen.
“Pagu anggaran layanan sarana dan prasarana internal Rp.507.809.000, realisasi Rp.507.481.000 atau 99.94 persen. Pagu anggaran layanan dukungan managemen satker Rp.689.823.000, realisasi Rp.375.972.933 atau 54.50 persen. Pagu anggaran layanan perkantoran Rp. 4.274.555.000, realisasi Rp.4.240.122.204 atau 99.19 persen. Total pagu anggaran Rp.6.980.747.000, realisasi Rp. 5.846.671.707 atau 83.75 persen,” pungkasnya. (Edi Mulyana)
