KOTA TASIK (CM) – Upaya memperkuat peran Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Tasikmalaya membutuhkan dukungan regulasi, kelembagaan, dan sinergi antarpemangku kepentingan. Harapan itu mengemuka dalam audiensi Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (FK KKMP) dengan DPRD Kota Tasikmalaya di Gedung DPRD, Jumat, 24 Juli 2026.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyatakan siap mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan forum koperasi. Aspirasi itu mencakup kepastian regulasi, penyediaan lahan, penguatan kelembagaan, hingga sinkronisasi program nasional dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, mengatakan DPRD memandang koperasi sebagai salah satu penggerak ekonomi kerakyatan yang perlu didukung melalui kebijakan dan koordinasi lintas sektor. Karena itu, setiap aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
“Kami siap memfasilitasi aspirasi yang menjadi kewenangan daerah. Untuk persoalan yang memerlukan pembahasan teknis, Komisi II akan menindaklanjutinya dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait agar dapat dirumuskan solusi yang konkret,” ujar Aslim.
Menurut dia, kehadiran FK KKMP menjadi langkah positif karena mampu menyatukan 69 koperasi kelurahan dalam satu wadah komunikasi. Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat hubungan antara koperasi dan pemerintah daerah sehingga penyelesaian berbagai persoalan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Ketua FK KKMP Kota Tasikmalaya, H. Sofyan Muchtar, mengatakan forum dibentuk untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperjuangkan kepentingan koperasi di tingkat kelurahan. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian ialah penyediaan lahan bagi pembangunan kantor dan gerai koperasi.
Dari 69 kelurahan, sebanyak 11 lokasi telah menyelesaikan persoalan lahan, sedangkan empat lokasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Kendala yang kami hadapi bukan semata-mata ketersediaan lahan, tetapi bagaimana sinkronisasi pemanfaatan aset pemerintah dapat berjalan dengan baik melalui koordinasi lintas instansi,” kata Sofyan.
Selain persoalan lahan, forum juga menyoroti dinamika kebijakan yang dinilai masih sering berubah sehingga memunculkan perbedaan pemahaman di tingkat pelaksana. Kondisi tersebut dinilai memerlukan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah agar pelaksanaan program memiliki kepastian hukum.
Dalam audiensi itu, Sekretaris FK KKMP, M. Mulia Ansori, menyampaikan lima aspirasi yang dirangkum dalam konsep Pancasikap. Aspirasi tersebut meliputi kepastian regulasi, penolakan terhadap eksternalisasi pengelolaan koperasi, konsistensi kebijakan di seluruh tingkatan pemerintahan, sinergi program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta dukungan anggaran pemerintah daerah bagi pengembangan koperasi.
Sementara itu, Bendahara FK KKMP, Davi Dzulfiqar, menilai koperasi harus tetap dijalankan sesuai prinsip-prinsip perkoperasian dengan menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat. Menurut dia, kolaborasi antara program SPPG dan koperasi berpotensi memperkuat perputaran ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Menindaklanjuti hasil audiensi, DPRD merekomendasikan pembahasan lanjutan bersama organisasi perangkat daerah dan instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan teknis yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun aspirasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat akan disampaikan kepada Menteri Koperasi dalam agenda peletakan batu pertama pembangunan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Tasikmalaya.
Audiensi itu ditutup dengan komitmen bersama antara DPRD dan FK KKMP untuk terus membangun sinergi dalam memperkuat koperasi sebagai fondasi ekonomi masyarakat. Harapannya, berbagai kendala yang dihadapi koperasi dapat diselesaikan melalui koordinasi yang lebih baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh warga.
