CIMAHI, (CAMEON) – Sejumlah aktivis perlindungan perempuan dan anak Bandung Barat menyesalkan Polsek Cipeundeuy tidak menanggapi laporan korban pelecehan seksual, KHO (4). Selain itu, pihak polsek Cipeundeuy meminta anggaran untuk rental mobil sebesar Rp 500.000 untuk biaya akomodasi visum. Salah seorang aktivis Yulia Sandra Dewi mengatakan, saat ini dengan terpaksa pihaknya langsung melaporkan kasus ini ke Polres Cimahi.
”Entah alasannya apa, yang jelas Polsek Cipeundeuy menolak BAP dan visum. Hingga, akhirnya kami harus melaporkan kasus ini ke Polres Cimahi,” ucap Yulia kepada CAMEON dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (22/3/2017).
Padahal, dalam KUHP nomor 136 biaya untuk perkara pidana penyidik ditanggung negara. Jadi biaya visum at repertum yang dimintakan penyidik untuk kepentingan penyidikan ditanggung negara. Dalam hal ini, pihak kepolisian wajib membiayai kepentingan visum.
Dia menjelaskan, sebelumnya melaporkan kejadian pihak keluarga sudah memeriksakan keadaan korban ke bidan setempat. Akan tetapi, bidan tersebut tidak bisa memiliki kapasitas lebih untuk melakukan visum. Sehingga, merekomendasikan untuk melakukan visum ke rumah sakit.
”Korban sendiri seringkali mengeluhkan sakit pada kemaluan dan muntah-muntah,” katanya.
Dalam kesempatan itu, pihaknya mengungkap, korban sendiri terlihat ceria. Namun, di sisi lain ketika dipancing mengenai kejadian tersebut, korban terlihat trauma. Ditanya kapan kejadian, karena korban masih dibawah umur, sehingga untuk waktu kejadian tidak bisa merinci dengan jelas.
Wakil Direktur Bidang Pelayanan Rumah Sakit Cibabat, Dr Reri mengungkap, untuk visum korban tinggal membawa surat rekomedari dari pihak kepolisian. Pelaksaannya cukup mudah. ”Hanya saja, untuk visum sebisa mungkin dilakuka 1 x 24 jam. Hal ini sebabkan, agar bisa terlihat langsung,” ungkapnya.
Jika lebih dari 24 jam, lanjut dia, waktu visum kemungkinan bisa bertambah. Dan tahapan pun bisa lebih lama. (Putri)
