JAKARTA, (CAMEON) – Proyek reklamasi yang terus dipaksakan berjalan oleh pemerintah akan berdampak pada tersingkirnya kehidupan nelayan di pesisir. Hal ini bertolak belakang dengam visi maritim Presiden Jokowi yang seharusnya menjadikan nelayan sebagai aktor utama kemaritiman.
“Nelayan harus menjadi aktor utama agar visi maritime dapat terwujud,” ujar Direktur WALHI Sulawesi Tenggara, Kisran Makati, Kamis (25/8) di Jakarta.
Menurutnya, kebijakan pembangunan saat ini justru kian menyingkirkan ruang hidup nelayan dan membuat nelayan semakin miskin. Proyek reklamasi adalah pemiskinan struktural pada masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil yang semakin sulit mengakses sumber-sumber kehidupan.
Direktur WALHI Sulawesi Selatan, Asmar Exwar, menegaskan hal senada. Menurutnya, proyek reklamasi telah melabrak perundang-undangan, termasuk ketiadaan izin. Seperti yang terjadi pada reklamasi proyek center point of Indonesia (CPI) di Makassar yang tidak memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi sebagaimana yang ditegaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Begitu pun di Sulawesi Tengah. Proyek reklamasi Teluk Palu, baik yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu maupun Pemerintah Provinsi, diduga mal administrasi. Proyek sarat kejahatan korporasi.
Direktur WALHI Sulawesi Utara, Theodoron Rontuwene, mengatakan mempunyai fakta yang tidak terbantahkan. Ia menegaskan, proyek reklamasi yang diklaim sebagai solusi mengatasi persoalan lingkungan hidup di wilayah pesisir, justru menambah rentetan krisis bencana ekologis. “Pemerintah tidak pernah mau belajar dari kegagalan model pembangunan yang berisiko tinggi bagi lingkungan hidup dan rakyat,” ucapnya. cakrawalamedia.co.id (tama)
Foto: nasionalisme.co
