JAKARTA (CM) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya keras mencegah dan menangani kejahatan pertanahan yang melibatkan mafia tanah. Pada peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan penuh semangat memaparkan pencapaian penting kementeriannya dalam menyelamatkan negara dari potensi kerugian hampir Rp5,71 triliun.
Dalam pidatonya di hadapan jajaran kementerian dan mitra kerja yang berkumpul di Jakarta, Selasa, 24 September 2024, AHY menekankan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras bersama dan sinergi kuat dengan berbagai pihak.
Kolaborasi dan Sinergi dalam Pencegahan Kejahatan Pertanahan
Menurut Menteri AHY, pencapaian dalam menanggulangi kejahatan pertanahan tidak terlepas dari kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN dengan empat pilar utama: pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), seperti Kepolisian dan Kejaksaan, serta Badan Peradilan.
“Kami terus bersinergi dengan empat pilar ini dalam memberantas mafia tanah. Pendekatan ini terbukti efektif, seperti yang terlihat dalam pengungkapan kasus besar di daerah-daerah seperti Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah,” kata AHY.
AHY menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan berbagai kasus besar ini adalah bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Ia menambahkan, kejahatan pertanahan bukan hanya mengakibatkan kerugian finansial negara, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat yang kehilangan hak atas tanah mereka.
Baca Juga: Kampung Naga Jadi Contoh Praktik Terbaik Sertipikasi Tanah Ulayat untuk Delegasi ASEAN
Potensi Kerugian Negara yang Diselamatkan
Salah satu poin utama dari pidato AHY adalah penyelamatan potensi kerugian negara senilai Rp5,71 triliun, berkat upaya pencegahan kejahatan pertanahan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Keberhasilan ini bukan hanya soal angka kerugian yang kami selamatkan, tetapi juga tentang upaya kami mengembalikan hak-hak tanah masyarakat yang dirampas oleh mafia tanah,” jelas AHY.
Selain itu, Menteri AHY menyoroti pentingnya langkah-langkah pencegahan untuk mencegah kejahatan serupa di masa depan. Digitalisasi sertifikasi tanah dan pengawasan ketat dalam penerbitan sertifikat menjadi salah satu fokus kementerian guna menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Peningkatan Layanan Publik dan Tata Kelola Pertanahan
Dalam semangat peringatan HANTARU 2024, Kementerian ATR/BPN menegaskan kembali komitmen mereka untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. AHY menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pertanahan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem agraria di Indonesia.
Acara HANTARU 2024 yang digelar di kantor Kementerian ATR/BPN juga menjadi momen penghargaan bagi para purnabakti atas kontribusi mereka dalam bidang pertanahan, sekaligus refleksi atas berbagai pencapaian kementerian dalam menghadapi tantangan agraria yang telah lama dihadapi di Indonesia.
Hari Agraria dan Tata Ruang yang diperingati setiap 24 September menjadi momen penting untuk menegaskan pentingnya pengelolaan tanah dan ruang yang adil serta berkelanjutan. Kementerian ATR/BPN melalui momentum ini berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pertanahan, fokus pada pencegahan konflik, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Komitmen Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN
Peringatan HANTARU 2024 menegaskan kembali komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memberikan pelayanan terbaik dan memberantas mafia tanah hingga tuntas. Dengan berbagai inovasi, seperti digitalisasi sistem pertanahan, kementerian optimis dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pertanahan ke arah yang lebih baik.
“Dengan capaian yang terus meningkat, kami optimis Kementerian ATR/BPN akan memperkuat integritas serta tata kelola pertanahan yang lebih baik, dan memberikan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujar AHY.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, terutama dalam memulihkan kepercayaan terhadap sistem agraria dan memperkuat kepastian hukum di Indonesia.
