JAKARTA (CM) – Hingga September 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pencapaian yang luar biasa dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Lebih dari 117,9 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan, yang tidak hanya memperkuat aspek kepemilikan tanah masyarakat tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi yang mencapai Rp6.721 triliun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan kabar baik ini dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang digelar pada Selasa, 24 September 2024. Dengan penuh optimisme, AHY menjelaskan bagaimana Kementerian ATR/BPN berhasil mengakselerasi pendaftaran tanah dalam waktu yang relatif singkat.
Akselerasi Pendaftaran Tanah yang Signifikan
Dalam pidatonya, Menteri AHY menyoroti kemajuan pesat yang telah dicapai kementeriannya sejak beberapa tahun terakhir. Ia menyatakan bahwa Kementerian ATR/BPN telah sukses meningkatkan jumlah bidang tanah yang terdaftar dari 46 juta pada tahun 2017 menjadi 117,9 juta pada September 2024. Ini berarti, dalam kurun waktu tujuh tahun, tercatat peningkatan sebesar 250%.
“Alhamdulillah, kita telah melakukan akselerasi yang sangat signifikan. Dari 46 juta bidang tanah yang terdaftar pada 2017, kini mencapai 117,9 juta bidang pada 2024. Ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa dalam waktu singkat,” ungkap AHY dengan bangga.
Baca Juga: Peringatan HANTARU 2024, Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Negara dari Kerugian Rp5,71 Triliun
Dampak Ekonomi yang Signifikan
Pencapaian dalam Program PTSL ini tidak hanya sebatas pencatatan administrasi semata, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang sangat besar. Nilai tambah Rp6.721 triliun yang dihasilkan berasal dari berbagai sumber, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Hak Tanggungan.
“Kami berharap nilai ekonomi ini akan berkontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung,” tambah AHY.
Peningkatan Kabupaten/Kota Lengkap
Keberhasilan pendaftaran tanah ini juga berdampak pada meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki status Kabupaten/Kota Lengkap—wilayah di mana seluruh bidang tanah telah dipetakan secara detail tanpa tumpang tindih. Hingga saat ini, 33 kabupaten/kota telah mencapai status ini, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka jalan bagi pembangunan daerah yang lebih baik.
AHY menekankan pentingnya status Kabupaten/Kota Lengkap sebagai pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan. “Peta Kabupaten/Kota Lengkap dapat menjadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan ke depan,” jelasnya.
Dukungan untuk Pemerintah Daerah
Menteri AHY juga menyerukan agar pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, terus mendukung upaya pendaftaran tanah oleh Kementerian ATR/BPN. Dukungan ini tidak hanya penting dalam pelaksanaan Program PTSL, tetapi juga dalam sertifikasi aset Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD). Langkah ini, menurut AHY, sangat penting untuk menciptakan Good and Clean Governance atau tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
“Pendaftaran aset BMN dan BMD sangat penting agar kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Peringatan HANTARU 2024: Menuju Indonesia Emas 2045
Setiap tahun, Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) diperingati untuk mengenang lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pada 2024, peringatan ini mengusung tema “Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045”. Tema ini sejalan dengan visi besar Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045.
Upacara peringatan HANTARU tahun ini menjadi ajang yang penuh makna, dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, para mitra kerja, serta para purnabakti yang mendapatkan penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya. Acara ini juga menjadi momentum refleksi atas berbagai pencapaian dan tantangan dalam upaya mewujudkan sistem agraria yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
