Menu

Mode Gelap
Mudik Bersama Polres Tasikmalaya; Ratusan Pemudik Merasa Terbantu dan Nyaman Hengky Tegaskan H-7 Perusahaan Wajib Bayar THR Tepat Waktu Nasib Para Mahasiswa STMIK Tasikmalaya; Wahid Minta Pemda Jamin Kelangsungan Pendidikan di Tengah Pencabutan Izin Operasional Proyek Dikuasai Pokir DPRD, Pengusaha Lokal KBB Menjerit Resahkan Masyarakat, Satlantas Polres Tasikmalaya Bakal Tindak Pengguna Knalpot Bising

Jawa Barat · 26 Jan 2017 21:37 WIB ·

Pemkab Bandung Barat Dinilai Buruk Kelola Aset


					Pemkab Bandung Barat Dinilai Buruk Kelola Aset Perbesar

BANDUNG BARAT, (CAMEON) – Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat beberapa lahan belum memiliki sertifikat. Di antaranya lahan Pacuan Kuda dan Gunungsari. Menurut Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangaan Aset Daerah (BPKAD) Bandung Barat Asep Sudiro, kedua lahan tersebut akan diajukan ke Badan Pertahanan Nasional (BPN).

”Kami menargetkan sejumlah aset selesai tahun ini,” ucap Asep ditemui dikantornya, Kamis (26/1/2017).

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya tidak mau menyebutkan anggaran yang akan dipakai. Tercatat, luas lahan pacuan kuda mencapai dua hektar. Saat ini, lahan tersebut sedang bersengketa dengan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bandung Barat Dadan Supardan, mengungkap setiap tahun Pemda Bandung menganggarkan Rp 1 miliar untuk penataan aset. Akan tetapi, hingga saat ini penataan masih belum ada hasil.

”Harusnya, Pemda Bandung Barat membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk menataan lahan. Jika hanya menggunakan BPKAD, masalah lahan tidak akan selesai,” ungkapnya.

Nantinya, lanjut dia, tim tersebut dibantu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai konsultan aset yang bermasalah. Sehingga, tim tersebut akan fokus pada penataan aset.

Dia mengatakan masa dua periode Bupati Abubakar belum menunjukan frekuensi perbaikan aset. Akibat buruknya pengelolaan aset ini, kata dia, Kabupaten Bandung Barat sulit mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Sulitnya mendapatkan WTP itu tidak hanya dari buruknya pengelolaan keuangan saja, tapi persoalan aset juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan,” katanya.

Dadan menegaskan, sejumlah aset milik pemerintah yang mengalami masalah seperti tanah Gunungsari Lembang, Pacuan Kuda Lembang, sejumlah aset sekolah, jalan dan lahan pertanian pun menjadi hal utama yang harus dituntaskan. (putri)

Artikel ini telah dibaca 520 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sosialisasi Perda Perlindungan Anak; Perhatian Bersama untuk Generasi Penerus yang Berkualitas

23 Mei 2023 - 21:19 WIB

Dua Pelaku Pemasok Obat Terlarang Di Bekasi Diancam 10 Tahun Penjara

24 Maret 2023 - 18:16 WIB

Antisipasi Kepadatan, Pelabuhan Merak Tidak Lagi Layani Sepeda Motor

24 Maret 2023 - 13:54 WIB

Berburu Takjil di Kawasan Cikarang Kabupaten Bekasi

23 Maret 2023 - 23:18 WIB

Terdaftar di Kemensos, Namun Tak Pernah Dapat Bantuan

25 Oktober 2022 - 08:17 WIB

Terdaftar di Kemensos, Namun Tak Pernah Dapat Bantuan

SMSI Jabar Gelar Rakerda Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

19 Agustus 2022 - 22:06 WIB

SMSI Jabar Gelar Rakerda Tepat di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
Trending di Jawa Barat